Administrasi daerah rumit, calon investor mengeluh

Kepala BKPM Thomas Lembong saat mengikuti Rakornas dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Indonesia di Nusa Dua Convention Centre Bali, Jumat (24/2/2017). Kepala BKPM Thomas Lembong saat mengikuti Rakornas dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Indonesia di Nusa Dua Convention Centre Bali, Jumat (24/2/2017).

BALI (KP): Masalah perizinan investasi masih menjadi keluhan para investor yang akan menanamkan modalnya di daerah. Pasalnya, peraturan yang dibuar sejumlah pemerintah daerah cenderung mempersulit dunia investasi.

“Banyaknya prosedur dan persyaratan. Lamanya waktu dan biaya yang cukup tinggi sehingga menimbulkan ketidakpastian,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong kepada wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakornas) BKPM dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Indonesia di Nusa Dua Convention Center (NDCC), Nusa Dua, Bali, Jumat (24/2/2017) siang.

Penguatan organisasi dan penyamaan nomenklatur DPMPTSP, baik provinsi maupun kota sudah dilakukan pemerintah. Dengan nomenklatur yang sama DPMPTSP, maka koordinasi akan lebih memudah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Saat ini, DPMPTSP telah terbentuk 53 DPMPTSP di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam pengarahannya mengingatkan,
investasi sangat penting karena menyangkut pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah diminta menyederhanakan aturan-aturan.

“Negara kita bukan negara hukum, tetapi negara peraturan. Ada 43 ribu peraturan,” ujarnya.

Rakornas BKPM ini diikuti oleh 850 peserta dari kementerian dan lembaga terkait, DPMPTSP seluruh Indonesia, serta para pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.

Sumber: Humas Setkab

Berita terkait

*

*

Top