Lahan dikuasai sekelompok orang atau korporasi

Pemerintah akan bukan akses lahan bagi petani kurang mampu

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas membahas Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

JAKARTA (KP): Pemerintah akan memberikan akses lahan bagi petani kurang mampu. Pasalnya, penguasaan lahan secara besar-besaran oleh sekelompok orang atau korporasi tidak sesuai dengan penerimaan pajak yang diterima negara.

“Informasi yang saya terima, para pengumpul lahan yang besar hanya membayar kurang lebih seperempat dari nilai pajak transaksi yang seharusnya disetorkan ke negara. Hal ini harus segera kita perbaiki dan ditata melalui reformasi agraria dan sistem pajak yang berkeadilan,” kata Presiden Joko Widodo dalam lanjutan pembahasan mengenai Kebijakan Pemerataan Ekonomi pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, masalah ketimpangan lahan akan menjadi tantangan paling utama. Permasalahan kepemilikan lahan harus segera diselesaikan. Pasalnya, lahan merupakan aset yang sangat penting bagi 40 persen kelompok masyarakat lapisan terbawah.

“Kita harus memberikan akses lahan bagi penduduk yang kurang mampu, petani gurem atau buruh tani yang tidak memiliki lahan. Sehingga, tercipta skala ekonomi untuk meningkatkan pendapatan mereka,” sebut Presiden Jokowi.

Terkait dengan perluasan akses permodalan serta peningkatan pendidikan dan keterampilan, perbaikan yang perlu dilakukan dengan penyempurnaan sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan demikian, akses permodalan dapat dibuka pada sektor mikro, sektor kecil, dan sektor menengah.

Sumber: Humas Setkab

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top