111 pemegang IUP di Kepri terancam dipidana

Bekas tambang bauksit di Dusun Teregeh, Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.

TANJUNGPINANG (KP): Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, sekitar 111 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.

Ke-111 pemegang IUP yang izinnya diterbitkan oleh bupati dan wali kota di Kepri itu. Rinciannya, 6 pemegang IUP di Kota Tanjungpinang, 7 pemegang IUP di Kabupaten Bintan, 36 pemegang IUP di Kabupetan Lingga, 35 pemegang IUP di Kabupaten Karimun, dan 9 pemegang IUP di Kota Batam. Sisanya sekitar 18 IUP berada di wilayah perbatasan kabupaten dan kota yang izinnya diterbitkan oleh gubernur Kepri.

Untuk mengingatkan pentingnya kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang bagi para pemegang IUP di wilayah Kepri ini, Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Hendrasto telah melayangkan surat peringatan kedua Nomor: 2748/37.03/DBT/2016, pada 19 Oktober 2016. Hingga batas waktu yang ditentukan, belum ada laporan realisasi pelunasan kewajiban tersebut.

“Berdasarkan data yang ada pada kami, ke-111 perusahaan pemegang IUP di Kepri ini, belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang,” tulis Hendrasto dalam surat peringatannya yang diterima, Minggu (5/2/2017).

Dalam surat peringatan kedua itu, Hendrasto menjelaskan, kewajiban pemegang IUP eksplorasi menyediakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi. Sedangkan pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Investigator Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Buana Sjahboeddin mengingatkan, para pemilik IUP yang tidak melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang terancama dipidana. Hal itu ditertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Hati-hati! Ada sanksi pidana menanti,” katanya.

Dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu dijelaskan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) memanggil mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Kabupaten Lingga Dewi Kartika dan mantan Kepala Bidang Mineral dan Pertambangan Umum Distamben Kabupaten Lingga Eddy Qurniawan.

Dalam surat panggilan Nomor: R-03/N.10.3/Dek.2/02/2017 dan R-04/N.10.3/Dek.2/02/2017, tanggal 1 Februari 2017 yang ditandatangani Asisten Intelijen Kejati Kepri Martono itu, keduanya dipanggil untuk bertemu dengan Kasi I Bidang Intelijen Muhammad Ahsan Thamrin terkait dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) dan Jaminan Pasca Tambang di Kabupaten Lingga.

“Ya. Keduanya kami panggil untuk dimintai keterangannya pada hari Selasa (7/2/2017), dan Rabu (8/2/2017) di kantor Kejati Kepri. Pemanggilan terkait dana Jamrek dan jaminan pasca tambang di Kabupaten Lingga,” ungkap Kasi I Intelijen Kejati Kepri Muhammad Ahsan Thamrin di Tanjungpinang, Kamis (2/2/2017).

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top