Izin habis, diperpanjang pun tak bisa

Perusahaan tambang wajib ajukan permohonan baru via lelang

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bintan Hasriawady (berdiri mengenakan batik) menjadi salah narasumber dalam diskusi pemanfaatan lahan tidur pasca tambang di Gedung LAM Kabupaten Bintan, Kijang, Bintan Timur, Kamis (2/2/2017).

BINTAN (KP): Setiap perusahaan tambang wajib mengajukan permohonan baru untuk melakukan aktivitas pertambangan. Sesuai regulasi baru, izin pertambangan yang sudah habis masa berlakunya tidak diperkenankan lagi diperpanjang.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepri Alfian dalam diskusi publik tentang pemanfaatan lahan tidur pasca tambang di Gedung LAM Kabupaten Bintan, Kijang, Bintan Timur, Kamis (2/2/2017).

“Proses perizinan merupakan kunci utama sebuah perusahaan untuk melakukan ekspor. Regulasi saat ini berbeda dengan regulasi sebelumnya,” katanya.

Distamben Kepri hanya bisa menindak pelanggaran yang terjadi di wilayah pertambangan yang berizin. Sedangkan di luar wilayah itu, kewenangan pihak kepolisian.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bintan Hasriawady mengatakan, ada beberapa perusahan tambang yang sudah melakukan kewajiban reklamasi pasca tambang. Salah satunya adalah PT Lobindo Nusa Persada.

Saat ini, izin pertambangan sudah diambil alih Pemprov Kepri. Pengawasan pertambangan adalah pemerintah pusat.

“DPRD tidak lagi mengurusi secara langsung terkait masalah tambang,” ungkap Hasriawady.

Pada kesempatan yang sama, anggota Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Radif Anandra mengatakan, sebagaian besar wilayah Bintan merupakan kawasan perdagangan bebas (FTZ), seperti Bintan Utara. Hanya sebagian kecil wilayah Bintan Timur yang masuk FTZ.

“Dulu, memang ada pertambangan di wilayah FTZ Bintan. Tapi saat ini, pertambangan sudah tidak beroperasi lagi,” ungkapnya.

Mayoritas aktivitas pertambangan itu berada di wilayah Bintan Utara.

Sementara itu, Kepala Seksi Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Roki mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Distamben Kepri dan BLH Kepri dalam pengelolaan lahan pasca tambang, terutama berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

Direktur Komunitas Diskusi Nusantara (KDN) Billy Jenawi mengungkapkan, lahan pasca tambang harus diperhatikan. Pasalnya, ada tanggungjawab perusahaan terkait nasib lahan pasca tambang.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top