Pemeliharaan kebudayaan mulai memudar

Pemprov Kepri sediakan anggaran hanya Rp11 miliar

Museum Mini Lingga Linggam Cahaya yang menyimpan benda cagar budaya terancama tak terawat. Pasalnya, Pemprov Kepri hanya menganggarkan Rp11 miliar di sektor kebudayaan pada tahun ini.

DAIK (KP): Pemprov Kepri mengusulkan anggaran untuk pemeliharaan kebudayaan Melayu sekitar Rp11 miliar pada tahun ini. Usulan ini langsung ditolak empat fraksi dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi DPRD Kepri terhadap nota keuangan APBD 2017, Rabu (18/1/2017) lalu.

Pemerhati kebudayaan Melayu Kabupaten Lingga Hasbi Muhammad, Kamis (19/1/2017), menilai, Pemprov Kepri menunjukkan ketidakpedulian terhadap sektor kebudayaan. Anggaran kebudayaan yang diusulkan Pemprov Kepri hanya Rp11 miliar atau tidak sampai satu persen dari nilai APBD Kepri tahun ini.

“Pemprov Kepri tidak serius dalam hal kebudayaan Melayu, baik dari kebijakan maupun penganggaran sektor budaya. Hal ini mencerminkan tidak ada iktikad dan niat baik pemerintah memanfaatkan uang negara untuk hal-hal kebudayaan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Padahal, keberadaan sejarah masa lampau, hari ini, dan tujuan nilai kebudayaan, merupakan cikal bakal dan harapan masa depan bangsa.

“Mungkin Hang Tuah perlu meralat kembali kalimat ‘Tak akan Melayu hilang di dunia”, jika para pembesar-pembesar istana hanya menjadikan kebudayaan sebagai objek politik,” ucap alumnus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, sekaligus pengurus LAM Kabupaten Lingga ini.

Cagar budaya, seni, adat istiadat, bahasa, pendidikan agama dan kebiasaan teknologi tradisonal cukup banyak. Namun, anggaran yang dikucurkan ke pemerintah kabupaten dan kota tidak memadai untuk memelihara warisan masa lampau itu.

“Objek benda cagar budaya dari peradaban Melayu terakhir Kerajaan Riau-Lingga belum mendapat perhatian serius. Tidak ada upaya edukasi provinsi menjadikan Daik sebagai sentral Bunda Tanah Melayu,” terang Hasbi.

Pemerintah daerah dinilai gagap budaya. Latar belakang pendidikan pemerintahan yang tak sesuai dengan penempatan jabatannya, tak mampu melahirkan program-program apik untuk mengangkat kebudayaan Melayu itu sendiri.

“Alhasil, tak lebih hanya kegiatan serimonial yang mengatasnamakan budaya. Tapi, kelanjutan kegiatan itu tidak pernah dipikirkan ataupun jadi catatan,” sebut Hasbi.

Dengan anggaran Rp11 miliar yang disiapkan Pemprov Kepri untuk sektor tersebut tidak akan mampu berbuat banyak terhadap kemajuan daerah di sektor budaya. Wajar saja jika fraksi Golkar DPRD Kepri menolak nota keuangan yang disampaikan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan alasan-alasan masuk akal, terutama soal anggaran budaya Pemprov yang jauh dari kewajaran.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Kepri terhadap nota keuangan APBD tahun 2017 yang disampaikan Gubernur Kepri Nurdin Basirun mendapat penolakan dari empat fraksi.
Fraksi Golkar, dalam pandangan umumnya mengkritik anggaran untuk dinas pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan yang dinilai masih minim.

“Amanat undang-undang mengharuskan alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar dua puluh persen. Namun dalam kenyataannya saat ini, alokasi itu hanya 14,7 persen,” kata juru bicara Fraksi Golkar Asmin Patros.

Hal ini menunjukkan Pemerintahan Nurdin Basirun mengalami kemunduran di bidang anggaran. Karena dalam beberapa tahun belakangan, alokasi anggaran untuk pendidikan selalu diatas 20 persen.

“Komitmen untuk pendidikan mengalami kemunduran dan masih jauh dari harapan. Kami meminta agar alokasi anggaran ini dikembalikan menjadi dua puluh persen sesuai amanat undang-undang,” ucap Asmin.

Kebijakan anggaran di sektor kebudayaan juga menjadi sorotan Fraksi Golkar. Alokasi anggaran di sektor kebudayaan hanya 0,7 persen atau sebesar Rp11 miliar. Hal ini secara tidak langsung mengkangkangi visi misi Gubernur.

“Rasanya dengan anggaran sebesar ini, mendegradasi visi misi pemprov yang ingin mewujudkan Provinsi Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu,” tutur Asmin.

ARDHY

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top