IUP 23 di Lingga bermasalah diusulkan dicabut

DAIK (KP): Evaluasi 23 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Lingga yang diduga bermasalah terhadap prosedur perizinan segera selesai pada akhir bulan ini. Hasil evaluasi ini diajukan ke Gubernur Kepri Nurdin Basirun agar IUP sejumlah perusahaan tambang di Lingga dicabut.

“Target kami, hasil evaluasi sudah selesai akhir bulan ini. Hasilnya akan kami serahkan ke gubernur selaku pejabat yang berwenang untuk melakukan pencabutan izin-izin tersebut,” kata Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kepri Muhammad Darwin dihubungi dari Lingga, Selasa (20/9/2016).

Proses evaluasi yang dilakukan oleh Distamben Kepri melalui bidang perizinan pertambangannya, mengarah pada indikasi penyalahan terhadap proses penerbitan izin pertambangan yang dikeluarkan Pemkab Lingga.

Selain itu, Distamben juga mengevaluasi ketaatan perusahaan dan pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi persyaratan pengeluaran izin, seperti yang tertuang dalam amanah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta landasan aturan lainnya.

“Proses evaluasi sudah berjalan sekitar tiga bulan, sejak Bupati Lingga menyampaikan berkas perizinan ini ke Distamben. Pemkab Lingga juga ikut kami libatkan dalam proses evaluasinya,” tutur Darwin.

Sejauh ini, evaluasi pelanggaran penerbitan perizinan tambang oleh pemko atau pemkab sepanjang 2014 hingga 2015, hanya terjadi di Lingga.

ARDHY

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top