Calo lahan di BP Batam bisa dapat Rp15 miliar per hektar

‘’Tentu ada kompensasi di situ (pengalokasian lahan kepada pihak ketiga). Pejabat dan oknum yang berkaitan dengan alokasi lahan di BP Batam, tentu akan dengan mudah menyerahkan (lahan) ketika ada kompensasi berupa materi atau kekuatan politik.’’

Raza Hasibuan, Ketua Indonesia Law Enforcement (ILE) Jakarta

BATAM (KP): Inti masalah yang terjadi di Badan Pengusahaan (BP) Batam adalah politisasi dan korupsi dalam pengalokasian lahan. Lahan di BP Batam diperjual-belikan lewat calo dengan nilai hingga Sin $150 (Rp1,5 juta) per meter atau Rp15 miliar per hektar.

Pihak yang ingin membubarkan BP Batam geram melihat kesewenang-wenangan BP Batam dalam alokasi lahan terhadap penguasa dan pengusaha.

‘’Tentu ada kompensasi di situ (pengalokasian lahan kepada pihak ketiga). Pejabat dan oknum yang berkaitan dengan alokasi lahan di BP Batam, tentu akan dengan mudah menyerahkan (lahan) ketika ada kompensasi berupa materi atau kekuatan politik,’’ kata Ketua Indonesia Law Enforcement (ILE) Jakarta, Raza Hasibuan, kemarin (6/3/2016) di Batam.

Informasi yang diterima sejumlah lembaga hukum dan lembaga swadaya masyarakat, kata Raza, BP Batam hanya mengalokasikan lahan kepada pihak yang bersedia membayar. ‘’Informasi yang kami terima, bayaran (untuk memperoleh alokasi lahan)nya bervariasi. Di kawasan Batam Center atau wilayah yang nilai komersilnya tinggi, bisa mencapai Sin $150 per meter,’’ katanya.

Coba bayangkan, kata Raza, ada ratusan lokasi yang kini masih dikantong para calo dengan luas lahan mencapai 1-30 hektar. Kalau per hektar, katanya lagi, mereka menerima Sin $150 (Rp1,5 juta) per meter, setiap hektar biaya yang diterima oleh calo mencapai Rp15 miliar. ‘’Uang sebesar itu tentu saja bukan hanya untuk sang calo, tetapi dibagi ke pejabat di BP Batam. Ini namanya pekerjaan mafia,’’ tandas Raza.

Dalam waktu dekat, pihak ILE berencana akan melaporkan sejumlah oknum di BP Batam yang memperdagangkan lahan di Pulau Batam. Lahan itu telah dikeluarkan Izin Prinsip (IP)-nya sejak beberapa tahun silam. ‘’Seharusnya lahan itu sudah dicabut karena telah melewati batas 6 bulan. Tetapi faktanya masih terus dijajakan kepada calon pembeli yang mampu membayar komisi tinggi,’’ ujar Raza.

Kasus serupa dialami oleh Junham alias Haji Permata. Lahan miliknya yang mencapai 27 hektar, dialokasikan ke pihak ketiga tanpa ganti rugi. Padahal, pejabat BP Batam mengakui telah memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan. ‘’Jadi, siapa yang menerima? Ini yang harus diklarifikasi,’’ kata Dicky Siahaan, dari kantor hukum Eggy Sudjana, Sabtu (5/3/2016).

Buntut dari kasus Haji Permata, hari ini (Senin, 7/3/2018) direncanakan BP Batam bertemu dengan perwakilan massa di kantor BP Batam, Batam Center, Batam. Pertemuan itu diselenggarakan untuk saling mengadu data pihak mana yang paling berkompeten menguasai lahan seluas 27 hektar itu.

“Kita diminta untuk hadir pada Senin (07/03/2016) datang ke kantor BP Batam bagian pertanahan untuk duduk bersama kita membahas tentang masalah lahan milik Ketua KKSS kota Batam H. Permata. Mereka ingin melihat legalitas lahan agar bisa mengambil kesimpulan dari mana letak kesalahan dari pihak BP Batam, sehingga adanya terbit sertifikat di lahan tersebut atas nama pihak lain dalam hal ini Arsikon Grup,” kata Sholeh.

Sedangkan pihak BP Batam, melalui Direktur Humas dan Promosi BP Batam menyampaikan akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal masalah lahan mengkoordinir proses penyelesaian masalah lahan milik Jumhan alias H. Permata tersebut.

“Kami bertanggungjawab sepenuhnya dalam permasalahan lahan tersebut. Dalam hal ini

    kami akan tetap mengkoordinir proses penyelesaian masalah lahan yang dituntut dalam aksi unjuk rasa damai di sini (BP Batam),” kata Andi, sapaan akrab Direktur Humas dan Promosi BP Batam.

    REDAKSI

    Spread the love

*

*

Top