Dua makelar proyek divonis berbeda

Kasmadi (kiri) dan Said Mukhtar (kanan) usai mendengarkan putusan hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Senin (5/2/2018). Foto; Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Dua makelar proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga divonis berbeda oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Senin (5/2/2018). Said Mukhtar alias Said (37) dihukum satu tahun dan dua bulan penjara dan Kasmadi alias Adi (34) divonis satu tahun dan enam bulan penjara.

Ketua Majelis Hakim Iriaty Khairul Ummah dalam amar putusannya menyatakan, perbuatan Said dan Adi terbukti memenuhu unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, uang negara yang dikorupsi sudah dikembalikan keduanya.

Uang negara dikembalikan Said Rp61.875.582. Sedangkan uang negara dikembalikan Adi Rp348.585.818.

“Atas pertimbangan tersebut, kami menghukum Said selama satu tahun dan dua bulan penjara. Sedangkan Adi dihukum satu tahun dan enam bulan penjara,” ungkap Hakim Iriaty.

Keduanya didenda masing-masing Rp50 juta. Bila uang denda tak sanggup dibayar, hukuman keduanya diganti dua bulan kurungan.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini berawal saat Kasmadi datang ke kediaman Syamsuri (sudah divonis 2 tahun penjara pada 8 Juni lalu) di Kampung Boyan, Dabo, Singkep, pada 2012 lalu. Alat kesehatan (alkes) ditawarkan kepada Syamsuri dalam bentuk buku katalog.

Kasmadi diminta meninggalkan buku katalog tersebut dan pergi. Pengadaan alkes diadakan Dinas Kesehatan Lingga pada 2013.

Alkes itu untuk puskesmas dan Rumah Sakit Lapangan. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekitar Rp2.199.343.229.

HPS ini dibuat Kasubbag Evaluasi dan Perencanaan Dinkes Lingga sekaligus Ketua Pokja IV ULP Syamsuri. Proses lelang proyek didaftarkan ke portal LPSE.

Empat paket kegiatan itu dilelang antara lain, pengadaan alat kedokteran umum, pengadaan alat Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Lapangan, Pengadaan Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar (PONED) Puskesmas Sungai Pinang, dan pengadaan Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas. Proses lelang dihelar mulai 30 Juli hingga 27 Agustus.

Dua perusahaan ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Syamsuri. Dua perusahaan tersebut, PT Berlian Anugerah Medika (BAM) dan PT Tirta Raditya Indonesia (TRI). Masing-masing mengerjakan dua paket kegiatan.

Dalam proses pengadaan alkes, Syamsuri selaku Ketua Pokja dibantu Said Mukhtar sudah mengatur pemenang lelang. PT Biomedika Alkesindo sebagai penyalur.

Dua perusahaan pemenang lelang itu dipinjam Said Mukhtar dari Yanuar Supardi (almarhum) dan Nasrizal. Setelah pengadaan alkes ini selesai, dua perusahaan ini dibayar.

PT Berlian Anugerah Medika dibayar Rp1.030.000.000 pada 27 Desember 2013. Uang ini telah dipotong “upah” 2,5 persen atas peminjaman perusahaan Nasrizal.

Kemudian, sisa uang ditransfer ke PT Biomedika Alkesindo pada 10 Januari 2014 sebesar Rp857 juta. Uang juga sudah dipotong fee pinjam pakai perusahaan.

Kemudian, sisa uang ditransger Said Mukhtar kepada Kasmadi sebesar Rp498.585.818 pada 13 Januari 2014. Uang tersebut sudah termasuk pembayaran utang yang sebelumnya dipinjam untuk uang muka pembelian alkes.

Sehingga, sisa uang masih ada Rp358.414.182. Uang ini digunakan Said Mukhtar membayar distributor, biaya ongkos kirim, pemasangan alat dan instalasi uji fungsi, serta biaya operasional lainnya, termasuk keuntungan dalam pembelian barang.

Sementara itu, PT Tirta Raditya Indonesia juga dibayar sebesar Rp1.030.000.000 pada 27 Desember 2013. Uang itu diambil Said Muktar dari pemilik perusahaan, Yanuar Supardi (alm).

Dari uang tersebut, Rp500 ribu diberikan Said Mukhtar kepada Syamsuri di Batu 9, Tanjungpinang. Sisa uang Rp530 juta digunakan Said Mukhtar membayar distributor dan biaya ongkos kirim, biaya pemasangan alat dan instalasi uji fungsi, serta dan biaya operasional.

Sisanya keuntungan Said Mukhtar. Dalam pengadaan empat paket ini, Said Mukhtar mendapat diskon antara 35 persen hingga 60 persen dari distributor.

Perhitungan yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp969.407.700. Uang tersebut sudah terbagi ke lima orang. Syamsuri mendapat Rp500 ribu, Kasmadi Rp348.585.818, Said Mukhtar Rp61.875.582, Nasrizal (PT BAM) Rp32.224.000, dan M Yanuar (PT TRI) Rp26.722.300.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top