Reklamasi belum beres, IUP tak diterbitkan

Bupati Lingga Alias Wello. Foto: Istimewa.

DAIK (KP): Gubernur Kepri Nurdin Basirun diminta agar tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Lingga sebelum masalah reklamasi dan pascatambang dibereskan terlebih dahulu. Hal ini untuk mengantisipasi para pengusaha tambang bauksit, bijih besi, timah, dan pasir pergi begitu saja tanpa menunaikan tanggung jawabnya.

“Saya sudah dapat laporannya. Saya tidak anti investasi tambang, tapi harus pro rakyat,” kata Bupati Lingga Alias Wello dalam keterangan persnya, Jumat (2/2/2018).

Para pengusaha tambang diminta bermitra dengan badan usaha milik daerah. Di samping itu, aktivitas pertambangan diharapkan mampu menjaga keseimbangan lingkungan.

“Saya ingatkan, sebelum masalah reklamasi dan pasca tambang dibereskan, jangan terbitkan IUP di Lingga,” tegas Awe, sapaan akrabnya.

Masalah lingkungan sangat penting dan sudah menjadi isu strategis bagi pembangunan berkelanjutan. Jadi, reklamasi jangan dianggap remeh.

“Dampaknya bisa mendatangkan bencana sosial bagi daerah,” tutur Awe.

Sebagai pemegang amanah rakyat Lingga, Awe berjanji tidak akan membiarkan tempat kelahirannya itu porak-poranda akibat kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan. Ia sadar bahwa kewenangannya di bidang pertambangan sudah beralih ke gubernur. Namun kewenangan di bidang lingkungan hidup masih berada di tangannya.

“Saya sudah mengingatkan mereka agar segera melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Tapi, tak ada satu pun yang melaksanakannya,” ungkap Awe.

Diakuinya, tindakan sudah diambil dengan melapokran pengusaha tambang nakal ke Gubernur Kepri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Hingga saat ini, upaya kongkret dari pemilik kewenangan belum terlihat untuk menyelesaikan persoalan pasca tambang di Lingga.

“Kami sudah mengundang KPK dan berbicara soal dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang Lingga. Kejati Kepri juga sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan,” bebera Awe.

Akan tetapi, hasilnya belum diketahui. Padahal, lahan pascatambang masih terbiar gersang, tanpa kegiatan pemulihan lingkungan.

Sebagaimana diketahui, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang pertambangan dialihkan dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi. Kegiatan pasca tambang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top