Dua makelar proyek alkes Lingga dituntut

Said Mukhtar (kiri) dan Kasmadi usai persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. Foto: Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Dua makelar proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga dituntut berbeda oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Senin (8/1/2017). Said Mukhtar alias Said (37) dituntut 1,5 tahun dan Kasmadi alias Adi (34) dituntut 2 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Evan Apruredi menyatakan, kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Unsur pasal 3 juncto pasal 8 junto Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 KUHP terpenuhi. Hal itu terungkap dalam fakta persidangan.

“Kami menuntut terdakwa Said Mukhtar selama satu tahun dan enam bulan penjara,” katanya.

Mukhtar juga didenda Rp50 juta. Bila uang denda tak sanggup dibayar, hukumannya ditambah enam bulan kurungan. Kerugian negara sekitar Rp61.875.582 sudah diganti terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa Kasmadi dituntut selama dua tahun penjara. Ia didenda Rp50 juta atau subsider enam bulan kurungan.

Kasmadi diwajibkan mengembalikan kerugian negara sekitar Rp348.585.818. Kerugian negara sudah dikembalikan Kasmadi sekitar Rp300 juta. Sehingga, uang negara yang belum dikembalikan sekitar Rp48.585.818.

Usai mendengar tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim Iriaty Khairul Ummah menyatakan sidang ditunda hingga pekan depan. Agenda selanjutnya, pembacaan pledoi atau nota pembelaan.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini berawal saat Kasmadi datang ke kediaman Syamsuri (sudah divonis 2 tahun penjara pada 8 Juni lalu) di Kampung Boyan, Dabo, Singkep, pada 2012 lalu. Alat kesehatan (alkes) ditawarkan kepada Syamsuri dalam bentuk buku katalog.

Kasmadi diminta meninggalkan buku katalog tersebut dan pergi. Pengadaan alkes diadakan Dinas Kesehatan Lingga pada 2013.

Alkes itu untuk puskesmas dan Rumah Sakit Lapangan. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekitar Rp2.199.343.229.

HPS ini dibuat Kasubbag Evaluasi dan Perencanaan Dinkes Lingga sekaligus Ketua Pokja IV ULP Syamsuri. Proses lelang proyek didaftarkan ke portal LPSE.

Empat paket kegiatan itu dilelang antara lain, pengadaan alat kedokteran umum, pengadaan alat Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Lapangan, Pengadaan Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar (PONED) Puskesmas Sungai Pinang, dan pengadaan Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas. Proses lelang dihelar mulai 30 Juli hingga 27 Agustus.

Dua perusahaan ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Syamsuri. Dua perusahaan tersebut, PT Berlian Anugerah Medika (BAM) dan PT Tirta Raditya Indonesia (TRI). Masing-masing mengerjakan dua paket kegiatan.

Dalam proses pengadaan alkes, Syamsuri selaku Ketua Pokja dibantu Said Mukhtar sudah mengatur pemenang lelang. PT Biomedika Alkesindo sebagai penyalur.

Dua perusahaan pemenang lelang itu dipinjam Said Mukhtar dari Yanuar Supardi (almarhum) dan Nasrizal. Setelah pengadaan alkes ini selesai, dua perusahaan ini dibayar.

PT Berlian Anugerah Medika dibayar Rp1.030.000.000 pada 27 Desember 2013. Uang ini telah dipotong “upah” 2,5 persen atas peminjaman perusahaan Nasrizal.

Kemudian, sisa uang ditransfer ke PT Biomedika Alkesindo pada 10 Januari 2014 sebesar Rp857 juta. Uang juga sudah dipotong fee pinjam pakai perusahaan.

Kemudian, sisa uang ditransger Said Mukhtar kepada Kasmadi sebesar Rp498.585.818 pada 13 Januari 2014. Uang tersebut sudah termasuk pembayaran utang yang sebelumnya dipinjam untuk uang muka pembelian alkes.

Sehingga, sisa uang masih ada Rp358.414.182. Uang ini digunakan Said Mukhtar membayar distributor, biaya ongkos kirim, pemasangan alat dan instalasi uji fungsi, serta biaya operasional lainnya, termasuk keuntungan dalam pembelian barang.

Sementara itu, PT Tirta Raditya Indonesia juga dibayar sebesar Rp1.030.000.000 pada 27 Desember 2013. Uang itu diambil Said Muktar dari pemilik perusahaan, Yanuar Supardi (alm).

Dari uang tersebut, Rp500 ribu diberikan Said Mukhtar kepada Syamsuri di Batu 9, Tanjungpinang. Sisa uang Rp530 juta digunakan Said Mukhtar membayar distributor dan biaya ongkos kirim, biaya pemasangan alat dan instalasi uji fungsi, serta dan biaya operasional.

Sisanya keuntungan Said Mukhtar. Dalam pengadaan empat paket ini, Said Mukhtar mendapat diskon antara 35 persen hingga 60 persen dari distributor.

Perhitungan yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp969.407.700. Uang tersebut sudah terbagi ke lima orang. Syamsuri mendapat Rp500 ribu, Kasmadi Rp348.585.818, Said Mukhtar Rp61.875.582, Nasrizal (PT BAM) Rp32.224.000, dan M Yanuar (PT TRI) Rp26.722.300.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top