Bintan siap tampung pengungsi Myanmar

Sekda Bintan Adi Prihantara saat rapat bersama Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenko Polhukam Brigjen (Pol) Chairul Anwar, Kamis (28/12/2017). Foto: Istimewa.

BINTANBUYU (KP): Pemkab Bintan menyatakan kesiapannya menampung pengungsi asal Myanmar dan negara lain yang dilanda konflik. Para pengungsi ini akan ditempatkan di Hotel Hermes.

Komitmen Pemkab Bintan untuk menampung para pengungsi yang masuk dimulai saat terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri. Bahkan Pemkab Bintan mendapatkan apresiasi tinggi karena satu-satunya Daerah yang telah menerapkan Perpres tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Adi Prihantara yang menyambut langsung kunjungan rombongan dari Kemenko Polhukam di ruang Rapat Koordinasi di ruang rapat II kantor bupati Bintan, Bintan Buyu, Kamis (28/12/2017), mengungkapkan, kesiapan pemerintah daerah untuk menyukseskan Perpres tersebut. Namun, penanganan pengungsi asing perlu dukungan yang pasti dari pemerintah pusat melalui kementerian.

“Kami siap menyukseskan Perpres ini. Sebab ini memang sebuah panggilan kemanusian,” katanya.

Terlepas dari kewajiban yang tertuang di Perpres tersebut, para pengungsi ini perlu diperlakukan dengan baik dan merasa nyaman. Sebab, jiwa sosial itu sudah diajarkan oleh orang tua.

Direncanakan, sekitar 500 pengungsi dari Myanmar dan beberapa negara lainnya akan dibawa ke Bintan. Para pengungsi ini masih berada di Aceh dan Medan (Sumatera Utara). Rumah pengungsian telah dipilih yaitu Hotel Hermes.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas komitmen Pemkab Bintan yang telah mewujudkan penerapan Perpres ini. Daerah-daerah lain baru akan menuju untuk menerapkan,” kata Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenko Polhukam Brigjen (Pol) Chairul Anwar.

Kabupaten Bintan merupakan satu-satunya yang telah menerapkan Perpres ini, setelah satu tahun diterbitkan. Karena itu, Perpres ini perlu lebih intens disosialisasikan ke daerah lain.

“Semoga nantinya Bintan yang akan menjadi contoh untuk kabupaten lainnya,” harapnya.

Untuk diketahui, jumlah pengungsi asing di Indonesia mencapai lima belas ribu jiwa lebih hingga Desember 2017. Pengungsi anak-anak merupakan 10 persen di antara yang dewasa. Para pengungsi ini berasal dari berbagai negara yang dilanda konflik seperti Afghanistan, Somalia, Myanmar, dan Irak.

Alasan utama dibalik kesiapan menampung pengungsi asing tidak lain adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan cita-cita leluhur bangsa dan nilai-nilai moral rakyat Indonesia.

Sesuai dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tersebut, penanganan pengungsi asing akan dilakukan sejak ditemukan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian melalui koordinasi serta kerjasama dengan instansi terkait di dalam negeri maupun internasional. Setelah itu, para pengungsi ini menunggu keputusan apakah pengungsi itu bisa diterima atau ditolak berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan.

Peraturan ini merupakan peraturan nasional yang pertama berlaku secara komprehensif mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia. Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia Thomas Vargas mengakui bahwa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 ini menjawab kebutuhan para pengungsi anak, terutama masalah pendidikan.

Diterangkan pula bahwa Pemerintah Indonesia juga telah memberi perhatian khusus terhadap para pengungsi keluarga, termasuk pengungsi anak, dengan menempatkan mereka di tempat-tempat penampungan khusus. Di samping beberapa sisi negatif dan kekhawatiran terhadap kehadiran pengungsi asing, namun para pengungsi di Indonesia banyak yang memiliki keahlian atau bakat istimewa yang bisa berguna bagi masyarakat lokal.

REDAKSI

Spread the love

*

*

Top