Dugaan korupsi dana pensiun Pemko Batam

Oknum pengacara ditangkap di Jakarta

Ilustrasi penangkapan tersangka.

TANJUNGPINANG (KP): Mohammad Nashihan, oknum pengacara, ditangkap tim gabungan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) di Jakarta pada 20 Desember sore. Tersangka kasus korupsi dana asuransi PNS dan THL Pemko Batam ini akan dibawa ke Tanjungpinang, Kamis (21/12/2017).

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri Feritas saat dihubungi Koran Peduli membenarkan penangkapan tersebut, Kamis pagi.

“Betul. Saya sudah di Jakarta sejak kemarin,” singkatnya.

Informasi yang dihimpun, M Nashihan akan dibawa dari Jakarta ke Tanjungpinang dengan salah satu maskapai penerbangan. Tim yang membawa Nashihan akan tiba pada Kamis malam.

Sementara itu, surat dakwaan bagi Syafei (45), oknum jaksa, sudah dibacakan tim penuntut umum Kejati Kepri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang pada 15 Desember lalu. Mantan Kasi Datun Kejari Batam ini didakwa jaksa menikmati dana asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua Pegawai Negeri Sipila (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemko Batam.

Dipaparkan, perkara ini berawal saat Pemko Batam menganggarkan tunjangan kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan THL. PT Bumi Asih Jaya (BAJ) memenangkan lelang premi asuransi ini pada 27 Maret 2007.

Realisasi pembayaran iuran asuransi yang sudah dibayar Pemko Batam dari 2007 hingga 2012 mencapai Rp208.209.250.000. Karena keterbatasan anggaran, kerja sama dengan BAJ dihentikan Pemko Batam pada 10 Mei 2012.

Penghentian kerja sama ini disetujui pihak BAJ pada 29 Mei 2012. Pertemuan kedua belah pihak digelar.

Pemko Batam menyatakan dana yang harus diterima sekitar Rp115.954.836.508. Namun, dana yang bisa dibayar BAJ hanya Rp65 miliar.

Kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Perusahan asuransi BAJ digugat Pemko Batam melalui pengacara negara.

Tim yang ditunjuk Kajari Batam saat itu antara lain, Syafei, Titana Triasyanti, dan Andi Hebat. Pada 2012 itu, Syafei menjabat sebagai Kasi Datun Kejari Batam.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Batam pada 11 Juli 2013. Pihak asuransi BAJ diwakili Mohammad Nashihan sebagai tergugat.

Di luar proses persidangan, kedua belah pihak kembali berunding menyelesaikan sebagian kewajiban BAJ. Surat kuasa dari Sekda Batam Agussahiman diterima Syafei pada 4 September 2013.

Surat kuasa kepada Syafei itu guna membuka rekening bersama (escrow account) dengan penasihat perusahaan asuransi BAJ di Bank Mandiri cabang Menteng, Jakarta Pusat.

Rekening bersama ini dibuka Syafei dan M Nashihan pada 6 September 2013. Pada hari yang sama, rekening giro dibuka Syafei dan M Nashihan. Rekening giro ini tidak masuk dalam surat kesepakatan antara Pemko Batam dan perusahaan asuransi BAJ.

Setelah rekening bersama dibuat, pihak BAJ sepakat melakukan pembayaran sebagian kewajibannya sebesar Rp55 miliar. Dana tersebut ditransfer pihak BAJ ke rekening bersama.

Tanpa ada perintah dari Pemko Batam, dana tersebut ditarik lebih dari 30 transaksi mulai 3 Oktober 2013 hingga 13 Mei 2015 berjumlah Rp55.000.000.000.

Sementara itu, sengketa perdata antara Pemko Batam dan perusahaan asuransi BAJ sudah berkekuatan hukum tetap pada 13 Desember 2016. Uang yang seharusnya kembali ke Pemko Batam sudah tidak ada lagi di rekening bersama. Dana ini telah digunakan Syafei dan M Nashihan.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top