Temui Menpan RB

Bupati Bintan usul penambahan pegawai

Ilustrasi ASN.

JAKARTA (KP): Bupati Bintan Apri Sujadi menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur di Jakarta, Selasa (12/12/2017). Disampaikan, aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai masih kurang dari segi kuantitas dan kualitas.

“Kami ingin konsultasi terkait ASN. Pasalnya, Bintan sedang dalam proses pengembangan di semua aspek pembangunan,” ungkap Apri.

Maka, dukungan tenaga yang memiliki kemampuan cukup disesuaikan dengan. Penambahan pegawai yang dibutuhkan sudah dievaluasi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan, manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan. Namun dalam waktu dekat, perubahan besar akan kembali terjadi. PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) akan diberlakukan.

“Kalau sudah dikeluarkan nanti, tidak akan ada lagi istilah honorer, pegawai tidak tetap, dan sebagainya. Hanya ada dua ASN yang kita kenal yaitu PNS dan P3K,” jelas Apri.

Kesempatan yang sama, Menpan RB Asman Abnur menegaskan, pihaknya tengah berupaya mewujudkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan daerah. Berbagai kebijakan baru berkenaan dengan ASN harus disikapi dengan pemahaman yang baik.

Pendidikan dan pelatihan berkesinambungan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing diperlukan. Supaya, kapasitas ASN meningkat.

“Pendidikan yang diterima oleh ASN, terutama posisi jabatan tinggi, tidak lagi hanya oleh Widyaiswara. Jabatan itu juga harus diberikan kepada para Chief Executive Officer (CEO) swasta. Agar, wawasan global ASN dan profesionalisme kerja meningkat,” terang Asman.

Saat ini, struktur ASN yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan data KemenPAN-RB per Januari 2017. Komposisi ASN di Indonesia masih didominasi jabatan fungsional guru 37,43 persen, jabatan fungsional umum administrasi 37,69 persen dari total 4.475.997 ASN yang masih aktif bekerja baik di pusat maupun daerah.

“Ini berarti, ASN masih sangat kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik tertentu. Tahun ini, lebih dari dua ratus ribu PNS yang memasuki masa pensiun. Kami coba juga kembangkan kualitas dan kualifikasinya untuk menunjang tata kelola pemerintah yang akuntabel di Indonesia,” sebut Asman.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Bintan Irma Annisa mengatakan, evaluasi kinerja pegawai dilaksanakan setiap tiga bulan. Hasil dari evaluasi ini direkapitulasi dan menjadi bahan rumusan dalam menentukan arah kebijakan ke depan.

“Sampai saat ini, semua hasil evaluasi sudah kita rangkum dan bahas bersama kepala daerah. Setelah konsultasi ke KemenPAN-RB ini, semua rumusan kekosongan posisi dan kebutuhan SDM dalam beberapa spesifikasi akan kami sampaikan langsung ke KemenPAN-RB,” jelasnya.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top