Kabupaten Peduli HAM

Bintan terima penghargaan kali kedua

Bupati Bintan Apri Sujadi menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Surakarta, Minggu (10/12/2017). Foto: Istimewa.

SURAKARTA (KP): Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan penghargaan kepada sejumlah kabupaten dan kota peduli HAM. Penghargaan ini diserahkan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo yang secara simbolis kepada beberapa kepala daerah di Grandballroom Hotel The Sunan, Kota Surakarta, Minggu(10/12/2017).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, penghargaan ini wujud Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kriteria Kabupaten dan Kota Peduli HAM. Dalam Permenkumham tersebut ada beberapa kriteria penilaian, seperti hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, dan lain sebagainya.

“Ini bisa dilihat dari dialog Universal Periodic Review (UPR) yang telah dilaksanakan pada awal Mei. Saya bersama menteri luar negeri memimpin delegasi RI untuk membahas perkembangan implementasi HAM empat tahun terakhir,” ungkapnya.

Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, penegakan, dan pemajuan HAM adalah kewajiban pemerintah. Namun kewajiban ini bukan saja semata-mata tertuju kepada pemerintah pusat, melainkan melekat kepada semua jajaran termasuk pemerintah daerah.

“Hak asasi manusia harus terpenuhi secara maksimal. Ini bukan beban, melainkan kewajiban yang dibungkus dalam komitmen bersama. Tidak ada perbedaan antar setiap orang di mata hukum, dalam mengekspresikan diri maupun dalam menyuarakan aspirasinya,” sebutnya.

Penghargaan bagi kabupaten dan kota dari Kemenkumham terbagi dalam dua kategori, yakni kabupaten dan kota Peduli HAM serta kabupaten dan kota “Cukup Peduli HAM”. Kabupaten Bintan berhasil menyabet kembali penghargaan kategori kabupaten Peduli HAM setelah tahun lalu di Surabaya.

Bupati Bintan Apri Sujadi bangga atas raihan penghargaan ini. Penghargaan ini hasil dari berbagai upaya yang dilakukan bersama. Sekali pun berada di daerah perbatasan, maka pemenuhan HAM tetap harus mendapat prioritas di Bintan.

“Penghargaan ini kita terima kembali. Saya yakin ini semua berkat upaya bersama. Pemerintah menjamin hak setiap orang, masyarakat menggunakan haknya dengan baik,” ungkapnya.

Untuk diketahui, 351 dari 515 kabupaten dan kota berpartisipasi dan menyampaikan data capaian terkait dengan pemenuhan HAM. Dari jumlah tersebut diperoleh 232 kabupaten dan kota yang masuk kategori Peduli HAM dan 64 dalam kategori Cukup Peduli HAM.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top