Dugaan korupsi tunjangan rumah DPRD

Ilyas Sabli di BAP hingga 9 kali

Mantan Bupati Natuna Ilyas Sabli saat akan masuk ke ruangan penyidik Pidsus Kejati Kepri, Kamis (30/11/2017). Foto: Surya. Mantan Bupati Natuna Ilyas Sabli saat akan masuk ke ruangan penyidik Pidsus Kejati Kepri, Kamis (30/11/2017). Foto: Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Ilyas Sabli hadir untuk kesembilan kalinya saat dipanggilan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri). Bupati Natuna periode 2012-2015 ini merupakan salah satu tersangka korupsi tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD.

“Saya memenuhi panggilan pihak kejaksaan. Saya orang taat hukum. Ini pemeriksaan yang ke sembilan saya jalani,” ucap Ilyas sembari berjalan menuju ruang penyidik Pidsus Kejati Kepri, Kamis (30/11/2017).

Ilyas datang bersama mantan Sekda Natuna Syamsurizon dan mantan Sekretaris DPRD Natuna Makmur.

Sementara itu, Wakajati Kepri Asri Agung Putra mengatakan, pemeriksaan lima tersangka korupsi ini sempat tertunda beberapa waktu lalu. Hari ini, masing-masing dimintai keterangan kembali dengan didampingi penasihat hukum.

“Jika sudah didampingi penasihat hukum artinya mereka diperiksa sebagai tersangka untuk kelengkapan berkas,” ungkapnya.

Untuk diketahui, mantan Ketua DPRD dan dua mantan bupati Natuna ditetapkan tersangka oleh Kejati Kepri pada 31 Juli lalu. Penetapan tersangka dua mantan bupati Natuna dan tiga orang lainnya terkait pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Natuna berdasarkan SK Bupati Natuna mulai 2011-2015. Tunjangan ini bersumber dari APBD Natuna.

Lima tersangka dalam kasus ini berinisial HC, MM, RA, IS, dan SY. Kelima tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka atas perannya masing-masing dalam kasus dugaan korupsi ini. Tersangka Hadi Chandra(ketua DPRD Natuna periode 2009-2014) dengan kewenangannya mendesak dan mengarahkan Mamkmur(Sekretaris DPRD Natuna periode 2009 hingga 2012) dan EE (Kasubag Keuangan) membuat draf Surat Keputusan (SK) tunjangan perumahan.

Permintaan Hadi Chandra dipenuhi Makmur. Kemudian, draf SK disusun dan diusulkan. Tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD Natuna Rp14 juta per bulan.

Wakil Ketua DPRD Rp13 juta per bulan. Sedangkan anggota DPRD Rp12 juta per bulan.

Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Natuna ini ditentukan sendiri tanpa mekanisme yang seharusnya. Nilai tunjangan juga tanpa memperhatikan besaran kewajaran harga setempat.

Bahkan, nilai tunjangan ini tidak pernah disurvei dan dibahas Syamsurizon (Sekda periode 2011-2016). Penentuan nilai tunjangan perumahan ini tanpa melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.

Syamsurizon memaraf SK yang diterbitkan oleh bupati. SK tunjangan perumahan ini ditandatangani Raja Amirullah (Bupati Natuna periode 2010-2011).

Begitu juga dengan bupati selanjutnya, Ilyas Sabli (Bupati Natuna periode 2012-2015). SK tentang pemberian itu juga diterbitkannya. Akibatnya, kerugian negara ditaksir sekitar dirugikan sekitar Rp7,7 miliar.

SURYA

Berita terkait

*

*

Top