APBD Kepri 2018 sah Rp3,5 triliun

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersalaman dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun usai pengesahan APBD 2018, Kamis (30/11/2017). Foto: Istimewa. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersalaman dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun usai pengesahan APBD 2018, Kamis (30/11/2017). Foto: Istimewa.

TANJUNGPINANG (KP): DPRD Kepri mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp3,5 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk 12 program prioritas.

Juru bicara badan anggaran (Banggar) Onward Siahaan dalam rapat paripurna, Kamis (30/11/2017), mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai program prioritas yang telah disepakati.

Prioritas pembangunan provinsi Kepri nanti di terjemahkan dalam 12 isu strategis antara lain, penurunan kemiskinan, menanggulangi angka pengangguran yang cukup tinggi, peningkatan kualitas pembangunan manusia yang belum optimal, meningkatkan kesetaraan, dan keadilan gender yang masih rendah, serta mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat.

Selain itu, isu yang diangkat adalah mengatasi kesenjangan antar daerah yang cukup tinggi, mengembangkan wilayah perbatasan yang belum optimal, meningkatkan kapasitas fiskal, mengembangkan kemaritiman dan pariwisata yang belum dikembangkan secara optimal, meningkatkan konektivitas antar kabupaten dan kota, mengoptimalkan pengembangan kemaritiman dan pariwisata, serta mengatasi kerentanan terhadap kerawanan pangan yang cukup tinggi.

Perkiraan anggaran kebutuhan belanja daerah yang telah disusun dan dibahas bersama DPRD antara lain, belanja anggaran tidak langsung Rp1.541.500.483.956. Sedangkan belanja langsung diplot diangka Rp2.053.271.258.664. Sehingga, total belanja daerah Provinsi Kepri Rp3.594.771.742.621.

Untuk pendapatan, Pemprov memprediksi pendapatan sebesar Rp3.494.771.742.621. Pendapatan itu bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp1.063.247.043.960. Retribusi Daerah sebesar Rp73.405.000.000, dan keuntungan penyertaan modal pada Bank Riau Kepri sebesar Rp83.930.000.000. Kekurangan pembiayaan akan ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2017 yang diprediksi sebesar Rp100 miliar.

Pendapatan juga berasal dari Penerimaan Dana Perimbangan yang ditetapkan sebesar Rp2.264.839.698.660. Dana perimbangan itu didapat dari Dana Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak sebesar Rp427.801.584.810. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.257.386.100.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp579.652.013.850.

Sedangkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp6,2 miliar dan Rp 5 miliar. Dana hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp1,2 miliar untuk operasional kantor bersama Samsat.

“Sehingga asumsi besaran pendapatan daerah yang telah disepakati dalam MoU tanggal 20 November 2017 yang lalu sebesar Rp3.494.771.742.621,” ungkap Onward.

REDAKSI

Berita terkait

*

*

Top