Panwaslu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017

Zamroni, Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga.

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, pasca runtuhnya Orde Baru (Orba) hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan azas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara. Sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara, nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh kenegaraan Republik Indonesia.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat (Miriam Budiardjo, 2008).

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Akuntabiltas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik, baik secara politik maupun secara hukum.

Bertanggung jawab secara politik, berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggung jawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal azas-azas Pemilu yang demokratis wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan azas praduga tak bersalah dan azas due process of law yang diatur dalam KUHAP.

Pada Pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang, baik pemilihan legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), pemerintah sudah membuat aturan baru dengan mengeluarkan Undang-Pndang Pemilu yang sudah disahkan oleh DPR yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dimana, tugas pengawas pemilu (Panwaslu) dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu telah diatur pada semua tingkatan.

Seperti halnya pada level kabupaten, berdasarkan pasal 101 UU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten bertugas untuk
melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Mencegah terjadinya praktik politik uang. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), polisi, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan, mengelola. Memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip.

Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Mengevaluasi pengawasan Pemilu. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga terdapat beberapa kewenangan baru bagi Bawaslu di antaranya, memutus pelanggaran administrasi. Sehingga, temuan Bawaslu tidak hanya bersifat rekomendasi. Melainkan, putusan yang harus dijalankan dan ditaati oleh semua pihak. Mengakreditasi pemantau pemilu, yang sebelumnya diproses oleh KPU. Ketentuan ini terdapat pada pasal 351 dan 360 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam hal penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu mempunyai sentra penegakkan hukum terpadu (GAKKUMDU) yang telah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan agar dalam proses penanganan perkara pidana Pemilu dapat lebih cepat dan efektif.

Dari penjelasan di atas, maka terlihat bahwa Panwaslu mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mengawal pelaksanaan Pemilu yang demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya sangat diwajibkan Panwaslu dapat bekerja secara profesional, berintegritas, serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan itu sendiri.

Penulis: Zamroni
Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top