Hari Guru Nasional

Tenaga didik takut tim Saber Pungli

Sekda Bintan Adi Prihantara menyerahkan piala kepada anggota PGRI yang berprestasi di aula kantor bupati Bintan, Rabu (24/11/2017). Foto: Istimewa. Sekda Bintan Adi Prihantara menyerahkan piala kepada anggota PGRI yang berprestasi di aula kantor bupati Bintan, Rabu (24/11/2017). Foto: Istimewa.

BINTANBUYU (KP): Para tenaga didik di Kabupaten Bintan ketakutan dengan hadirnya tim Sapu Bersih Pungutan Liat (Saber Pungli). Akibatnya, para guru ini ragu meningkatkan mutu pendidikan.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kepri Huzaifa Dadang Abdul Gani dalam Peringatan HUT ke-72 PGRI di aula kantor bupati Bintan, Rabu (24/11/2017), menyampaikan beberapa catatan yang menjadi pekerjaan rumah para guru. Pertama, nanyak guru yang ragu meningkatkan mutu pendidikan kahadirnya tim Saber Pungli. Kebijakan yang pada dasarnya tidak menyalahi aturan, seperti ekstra kulikuler, yang dilaksanakan di luar jam sekolah.

“Kadang, kegiatan tersebut memerlukan biaya di luar pembiayaan sekolah. Makanya, perlu adanya dialog antara kepolisian dan dinas pendidikan dalam menyikapi permasalahan tersebut,” katanya.

Surat edaran juga dibuat Dinas Pendidikan bagi para kepala sekolah agar melaporkan rencana kegiatan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan begitu, tim Saber Pungli dan Dinas Pendidikan dapat mengetahui program-program di luar program sekolah yang akan dilakukan.

Di samping permasalah itu, hal lain yang perlu dibahas yaitu, kesejahteraan para guru honorer di pelosok daerah yang dirasa minim. Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri selalu memberikan insentif kepada seluruh guru honorer.

Setelah diterbitkan undang-undang tersebut, guru SD dan SMP sederajat diambil alih pemerintahan kota dan kabupaten. Sedangkan guru SMA sederat ditangani oleh pemerintah provinsi.

“Kami mohon ada sebuah kebijakan dari pemerintah provinsi terkait kesejahteraan para guru honorer. Supaya, mereka dapat berkonsentrasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di setiap daerah masing-masing,” pinta Dadang.

Masalah lainnya, pendisiplinan anak didik dibenturkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka, para guru juga butuh perlindungan hukum agar aktivitas belajar-mengajar dapat berjalan.

Asisten III Provinsi Kepri Muhammad Hasfi mengatakan, butuh waktu dalam membangun sebuah peradaban. Pastinya, banyak kendala yang dihadapi.

“Segala bentuk persoalan yang disampaikan Ketua PGRI Provinsi Kepri, kami akan mencari solusinya bersama. Karena yang kita bangun ini sebuah kualitas,” ujarnya.

Konsep sekolah gratis juga harus dilaksanakan. Gratis berarti tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan oleh para orang tua.

“Hal semacam itulah yang membuat para guru-guru terkadang terseret di jalur hukum. Penyebabnya, minimnya informasi,” ungkap Hasfi.

Kesempatan yang sama, Sekda Bintan Adi Prihantara menyampaikan terima kasih kepada PGRI Kepri yang telah mempercayai Binta sebagai tuan rumah perhelatan HUT ke-72 PGRI. Bahkan, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI hadir dalam acara ini. Sebuah kebanggan yang luar biasa bagi Pemkab Bintan.

“Tugas berat yang dipikul para guru dalam mengembangkan karakter anak didik di zaman modern butuh konsep-konsep yang baik. Permasalahan para guru masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah,” sebutnya.

Kebijakan tidak bisa diambil pemerintah daerah begitu saja tanpa berkonsultasi dengan Pemprov Kepri. Yang jelas, kesejahteraan para guru terus diupayakan pemerintah daerah.

“Guru sejahtera, anak didik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,” ucap Adi.

REDAKSI

*

*

Top