Proyek Gurindam 12 dikritik dewan

Juru bicara Fraksi Golkar Asmin Patros menyerahkan tanggapan fraksinya atas nota keuangan Pemprov Kepri kepada Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Selasa (21/11/2017). Foto: Istimewa.

TANJUNGPINANG (KP): Pengajuan proyek Gurindam 12 mendapat dikritik anggota DPRD Kepri. Alasannya, proyek tahun jamak ini dapat menguras APBD Kepri yang masih lemah.

“Terkait proyek tahun jamak yang menelan anggaran Rp530 miliar, PKS-PPP meminta untuk menunda atau tidak dianggarkan,” kata juru bicara PKS-PPP Suryani dalam rapat paripurna menanggapi Nota Keuangan yang dibacakan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Selasa (21/11/2017).

Penolakan ini bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah keuangan Pemprov Kepri masih rendah saat ini.

Proyek tahun jamak ini dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah. Akibatnya, pembangunan yang direncanakan Pemprov Kepri tidak dapat berjalan.

“Alasan kami adalah kondisi fiskal daerah yang lemah. Dengan anggaran tahun jamak yang besar ini, akan menyedot dan mengurangi sektor lain,” sebut Suryani.

Pendapat senada juga disampaikan Fraksi Golkar. Lewat juru bicaranya, Asmin Patros, Golkar meminta agar pembiayaan proyek Gurindam tidak bergantung seratus persen dari APBD.

“Kami mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan infrastruktur tidak boleh bergantung kepada APBD,” jelasnya.

Dikhawatirkan, kebutuhan masyarakat lain terpangkas. Sebaiknya, pembiayaan proyek tersebut dibantu anggaran dari pemerintah pusat.

Kinerja tim keuangan Pemprov Kepri juga jadi sorotan dari fraksi-fraksi. Gubernur dituntut untuk melakukan evaluasi tim anggaran. Karena, realisasi penerimaan Pemprov Kepri selalu tidak tercapai.

“Semua rencana yang diajukan Pemprov Kepri harus didukung pembiayaan yang cukup. Kenyataannya, pendapatan Pemprov Kepri khususnya pada organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sesuai harapan,” kata juru bicara Hanura, Yusrizal.

Rata-rata, realisasi Pemprov Kepri hanya sekitar enam puluh persen dari target. Maka, evaluasi perlu dilakukan.

“Jika pendapatan hanya terealisasi 60 persen, kemana empat puluh persen lainnya? Apa karena OPD tidak tidak tegas atau memang tidak mampu?” tanya Yusrizal.

Sementara itu, Sahat, juru bicara Fraksi PDIP mengatakan, penyebab lambatnya kinerja Pemprov Kepri ini disebabkan gubernur bekerja sendirian. Padahal, wakil gubernur (wagub) juga memiliki peran dalam pembangunan dan pengawasan.

“Kami meminta agar pembahasan wagub dapat diselesaikan tahun ini juga,” ujarnya.

Dalam paripurna ini, Fraksi Kebangkitan Nasional yang terdiri dari PKB dan PAN tidak memberi pandangan.

Ketua DPRD Jumaga Nadeak usai menutup rapat paripurna meminta, Pemprov Kepri yang diwakili Sekda Arif Fadilla untuk memberikan tanggapannya pada paripurna selanjutnya.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top