Antisipasi kebutuan pemilihan wagub

DPRD Kepri minta tanggapan ahli hukum

Ketua Panlih Hotman Hutapea bersama Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak rapat bersama staf ahli hukum DPRD di Graha Kepri, Batam, Selasa (14/11/2017). Foto: Istimewa. Ketua Panlih Hotman Hutapea bersama Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak rapat bersama staf ahli hukum DPRD di Graha Kepri, Batam, Selasa (14/11/2017). Foto: Istimewa.

BATAM (KP): Mengantisipasi buntunya proses pemilihan wakil Gubernur sisa masa jabatan 2016-2021, panitia pemilihan (panlih) berkoordinasi dengan panitia khusus (pansus) Wakil Gubernur. Panlih disarankan meminta pendapat hukum dari para ahli.

Akhirnya, panlih berkoordinasi dengan Profesor Abdul Gani, mantan Hakim Agung. Tak hanya itu panlih juga meminta pendapat hukum dari para staf ahli bidang hukum DPRD untuk menyelesaikan masalah ini.

Kepada para staf ahli tersebut, ketua Panlih Hotman Hutapea menceritakan kronologis proses pemilihan dari awal hingga yang terakhir. Selama proses tersebut, panlih menilai bahwa partai politik (politik) dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun masih kesulitan mengusulkan satu nama baru.

“Kami sudah menyurati gubernur untuk mengusulkan calon pengganti Agus Wibowo. Namun hingga dua kali surat, gubernur belum mampu mengusulkan calon pengganti,” kata Hotman saat bertemu staf ahli hukum DPRD di Graha Kepri, Selasa (14/11/2017).

Jika tidak segera dicarikan jalan keluarnya, ia khawatir tuga yang dijalankan gubernur tidak maksimal. Agar tidak terjadi. Hotman meminta pendapat hukum dari para staf ahli untuk mengatasi masalah ini.

“Ada hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang yang memungkinkan kami (tetap) menjalankan proses ini. Untuk itu, kami meminta masukan dan tinjauan hukum dalam kasus ini,” papar Hotman.

Sementara itu, Ketua DPRD Jumaga Nadeak meminta telaah hukum proses pemilihan wagub ini dibuat staf ahli. Sehingga, DPRD tidak melanggar hukum saat menjalankan konstitusi memilih wakil gubernur.

“Jika dalam seminggu setelah surat dikirim, Gubernur dan Parpol pengusung tidak juga mengirimkan nama, maka kami akan tetap melanjutkan proses pemilihan,” tegasnya.

Mendengar kronologisnya, staf ahli DPRD bidang hukum Edward Arfa melihat ada celah yang dapat ditembus panlih. Menurutnya, ketidakmampuan parpol pengusung dan gubernur menghadirkan satu nama pengganti tidak boleh menghilangkan hak calon lain yang sudah memenuhi syarat untuk melanjutkan proses pencalonan.

“Jika memang diperlukan, DPRD dapat melakukan terobosan hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pemilihan wakil gubernur,” sarannya.

Namun sebelumnya, DPRD disarankan melayangkan somasi kepada parpol pengusung atas ketidakmampuannya mengusulkan satu nama. Maka, surat DPRD yang ketiga dan yang terakhir ini bisa merupakan sebuah somasi.

“Minta gubernur segera mengusulkan nama pengganti dalam tujuh hari,” jelas Edward.

Saat ini, DPRD akan segera mengirimkan surat kepada gubernur untuk segera mengusulkan satu nama pengganti Agus Wibowo yang sudah digugurkan panlih. Surat ketiga dan yang terakhir ini menjadi sangat krusial bagi panlih untuk segera melanjutkan proses pemilihan ini.

REDAKSI

Berita terkait

*

*

Top