Tertangkap tangan saat transaksi

Pungli biaya surat tanah ala Kades Tanjung

Ilustrasi suap. Ilustrasi suap.

TANJUNGPINANG (KP): Musmulyadi (41) menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Kamis (9/11/2017). Mantan kepala desa (kades) Tanjung ini didakwan jaksa karena melakukan pungutan liar kepada masyarakat Natuna yang mengurus surat tanah.

“Kami sudah membacakan surat dakwaan terdakwa Musmulyadi,” kata Syafri Hadi, salah seorang jaksa penuntut umum usai persidangan.

Berdasarkan data pengadilan, perbuatan Musmulyadi ini berawal saat Sukardi mengurus surat tanah kepada Musmulyadi yang menjabat sebagai kades Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna pada 2016. Tanah tersebut terletak di Desa Tanjung. Musmulyadi mengatakan, pengurusan surat tanah dikenakan biaya 10 persen dari harga penjualan.

Masih di tahun yang sama, kediaman Sukardi didatangi Malik. Tanah milik Jaharbiah (sebelum meninggal) ditawarkan kepada Sukardi seharga Rp25 juta.

Sukardi menyatakan sanggup membeli dengan cara dicicil kepada pemilik tanah. Setelah lunas sekitar September, kepemilikan surat tanah itu kembali diurus Sukardi.

Diungkapkan Sukardi, harga tanah yang dibeli dari Jaharbiah hanya Rp20 juta. Hal itu dilakukan guna menghindari biaya yang terlalu besar dalam pengurusan surat tanah.

Uang Rp1,5 juta diserahkan Sukardi kepada Musmulyadi. Sisanya akan dilunasi pada 9 September sebesar Rp500 ribu.

Di bulan yang sama, informasi diperoleh anggota Sat Reskrim Polres Natuna. Informasi tersebut mengenai perbuatan Musmulyadi yang memungut biaya pengurusan surat tanah.

Informasi itu ditelusuri. Musmulyadi terlihat datang mengendarai sepeda motor berpelat merah pada 9 September.
Musmulyadi masuk ke sebuah warung. Ia duduk di pojok warung.

Seorang pria terlihat masuk ke dalam warung sekitar 20 menit kemudian. Lalu, pria itu duduk bersama Musmulyadi.

Uang diberikan pria tersebut kepada Musmulyadi. Setelah uang diterima, Musmulyadi ditangkap.

Hasil interogasi terungkap, Musmulyadi dilantik sebagai kades Tanjung sejak Januari 2014. Surat keterangan kepemilikan tanah (alas hak) sudah banyak diterbitkan Musmulyadi. Tentu saja, penerbitan surat alas hak itu dengan biaya yang ditetapkannya sendiri.

Sukardi dikenakan biaya Rp2,5 juta untuk dua surat pada 2016. Riduan dipungut Rp500 ribu di tahun yang sama.

Junaidi dikenakan biaya Rp500 ribu, Ahmat Yani Rp300 ribu, Padlun Rp300 ribu pada 2015. Ispai dan Ibnu Hazar dikenakan biaya masing-masing Rp500 ribu pada 2014.

Total uang pungutan liar yang dinikmati Musmulyadi sekitar Rp6,1 juta. Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

SURYA

Berita terkait

*

*

Top