ABK yang terlibat bisa ditahan

Pencuri ikan di laut RI didenda Rp135 miliar

Menteri Kelautan dan Perikanan Sudi Pudjiastuti. Foto: Liputan6.

JAKARTA (KP): Denda dan hukuman para pelaku pencurian ikan di laut Indonesia akan ditingkatkan. Usulan yang sudah direstui Presiden Joko Widodo ini akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Perikanan.

“Saya sudah bilang ke Presiden dan akan dimasukkan ke dalam revisi UU. Selain itu, usulan yang kami masukkan mengenai ABK asing yang terlibat akan ditahan,” kata Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti di rumah dinasnya yang ada di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Berdasarkan UU yang berlaku saat ini, pemerintah Indonesia hanya bisa mengenakan denda terhadap pelaku pencurian ikan yang merupakan warga negara asing, tanpa bisa menahannya.

Tidak hanya itu, denda yang dituangkan dalam UU tersebut maksimal Rp250 juta. Hal ini yang juga dikenakan kepada warga negara Thailand atas nama Yotin Kuarabiab sebagai nahkoda kapal Silver Sea 2.

“Saya mau kalau bisa dendanya itu US$ 10 juta (sama dengan Rp 135 miliar). Kapal ukuran 1.000 GT saja bisa punya pendapatan Rp200 miliar, apalagi Silver Sea 2 yang punya ukuran 2.285 GT. Hasil lelangnya ikannya saja kita dapat Rp20 miliar,” ungkap Susi.

Dengan peningkatan hukuman dan denda ini diharapkan, para pelaku pencurian ikan jera. Namun satu hal positif yang sudah dilakukan Indonesia saat ini adalah memiliki kewenangan untuk menyita dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di Indnesia.

“Ini menjadi contoh negara-negara lain. Ekuador dan Argentina juga mau menerapkan seperti yang kita lakukan,” ucap Susi.

Saat ini, Susi juga tengah berusaha menjadikan kejahatan ilegal fishing sebagai kejahatan internasional. Dengan begitu, diharapkan pemberantasan pencurian ikan ini bisa dilakukan masif di seluruh dunia.

LIPUTAN6

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top