DPRD Kepri sepakat bahas Perda Pendidikan

Afrizal Dahlan, juru bicara Fraksi Demokrat menyerahkan pandangan fraksinya kepada Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Senin (23/10/2017). Foto: Istimewa.

TANJUNGPINANG (KP): Seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau (Kepri) sepakat membahas pendidikan yang diatur dengan peraturan daerah (perda). Perda ini diperlukan guna melengkapi hal-hal yang tidak diatur dalam aturan dan perundang-undangan dunia pendidikan.

Dalam sidang paripurna, Senin (23/10/2017), Fraksi PDIP melihat, Perda Pendidikan ini wajib dimiliki Kepri. Namun, pembahasan perda tersebut juga mengatur soal kejelasan para tenaga pendidik juga.

“Selama ini, tenaga pendidik yang masih berstatus honorer statusnya belum jelas. Maka dari itu, perda ini nantinya harus mengatur itu,” kata juru bicara Fraksi PDI-P Ery Suandi.

Fraksi Golkar memandang, peran pemerintah diperlukan dalam dunia pendidikan untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UU Pendidikan. Hal-hal yang tidak diatur itu antara lain, spiritual agama, budaya Melayu dan hal-hal yang bersifat kedaerahan.

“Kami sepakat agar hak inisiatif ini dilanjutkan pembahasannya,” kata juru bicara Fraksi Golkar Thomas Suprapto.

Fraksi Demokrat lewat juru bicaranya Afrizal Dahlan menyampaikan, Perda ini diharapkan dapat menjamin pendidikan 12 tahun di Kepri. Pendidikan harus merata, tidak diskriminatif, dan memiliki kualitas yang baik.

Fraksi Hanura Plus lewat juru bicaranya Rudi Chua menekankan tentang pendidikan yang harus merata hingga pelosok Kepri. Selain itu, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lebih terarah dan bermanfaat bagi anak-anak kurang mampu.

Fraksi PKS-PPP juga menyatakan sepakat agar pembahasan perda ini dilanjutkan. Fraksi PKS-PPP juga meminta agar dari 89 pasal nantinya memuat beberapa hal teknis.

“Perlu diuraikan kewenangan, standar minimal pendidikan, kurikulum, perijinan lembaga pendidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana dan partisipasi masyarakat,” kata juru bicara PKS-PPP Sarafudin Aluan.

Terakhir, Fraksi Kebangkitan Nasional menitipkan agar akses pelayanan yang merata dan terjangkau dapat diberikan oleh dunia pendidikan di Kepri.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan dengan sepakatnya seluruh fraksi, maka DPRD akan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas perda.

“Seluruh fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan pendidikan ini dilanjutkan dalam panitia khusus untuk membahas perda,” ujarnya.

REDAKSI

Spread the love

*

*

Top