Dugaan korupsi tunjangan rumah pimpinan dan anggota dewan

Ketua DPRD Natuna diperiksa jaksa

Aspidsus Kejati Kepri Feritas. Foto: Surya. Aspidsus Kejati Kepri Feritas. Foto: Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Salah seorang mantan bupati dan ketua DPRD Natuna aktif memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri), Senin (25/9/2017). Dua orang lainnya merupakan mantan sekretaris DPRD dan mantan kasubag keuangan DPRD Natuna.

“Ada empat orang yang diperiksa penyidik Senin ini. Keempat orang itu antara lain Yusripandi, Makmur, Raja Amirullah, dan Erni Ernawati,” kata Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri Feritas saat dihubungi.

Yusripandi merupakan ketua DPRD Natuna periode 2014-2019. Makmur, mantan Sekwan Natuna periode 2009-2012. Raja Amirullah, mantan wakil bupati periode 2010-2011. Erni Erawati, mantan Kasubag Keuangan DPRD Natuna.

Untuk diketahui, mantan Ketua DPRD dan dua mantan bupati Natuna ditetapkan tersangka oleh Kejati Kepri pada 31 Juli lalu. Penetapan tersangka dua mantan bupati Natuna dan tiga orang lainnya terkait pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Natuna berdasarkan SK Bupati Natuna mulai 2011-2015. Tunjangan ini bersumber dari APBD Natuna.

Lima tersangka dalam kasus ini berinisial HC, MM, RA, IS, dan SY. Kelima tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka atas perannya masing-masing dalam kasus dugaan korupsi ini.

Tersangka HC (ketua DPRD Natuna periode 2009-2014) dengan kewenangannya mendesak dan mengarahkan MM (Sekretaris DPRD Natuna periode 2009 hingga 2012) dan EE (Kasubag Keuangan) membuat draf Surat Keputusan (SK) tunjangan perumahan.

Permintaan HC dipenuhi MM. Kemudian, draf SK disusun dan diusulkan. Tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD Natuna Rp14 juta per bulan.

Wakil Ketua DPRD Rp13 juta per bulan. Sedangkan anggota DPRD Rp12 juta per bulan.

Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Natuna ini ditentukan sendiri tanpa mekanisme yang seharusnya. Nilai tunjangan juga tanpa memperhatikan besaran kewajaran harga setempat.

Bahkan, nilai tunjangan ini tidak pernah disurvei dan dibahas SY (Sekda periode 2011-2016). Penentuan nilai tunjangan perumahan ini tanpa melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.

SY memaraf SK yang diterbitkan oleh bupati. SK tunjangan perumahan ini ditandatangani RA (Bupati Natuna periode 2010-2011).

Begitu juga dengan bupati selanjutnya, IS (Bupati Natuna periode 2012-2015). SK tentang pemberian itu juga diterbitkannya. Akibatnya, kerugian negara ditaksir sekitar Rp7,7 miliar.

SURYA

Berita terkait

*

*

Top