Diet anggaran

PEMPROV Kepri mewacanakan pengurangan honorer. Untuk mengurangi belanja karena minimnya uang masuk, yang menyebabkan defisit, antara lain karena dana bagi hasil minyak dan gas yang jumlahnya ‘terjun bebas’ hingga 80 persen dari jumlah yang diharapkan.

Robert Iwan Loriaux, sebagai sekretaris provinsi masih ragu melakukan pengurangan honorer. Sebab karyawan honor sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan tenaga vital untuk menggerek kinerja pemerintah. Di Kota Batam misalnya, tenaga honorer lebih banyak dari pegawai tetap. Jika honorer diberhentikan, bias saja operasional pemerintahan lumpuh.

Nuryanto, sebagai penjabat gubernur Kepri, kini pusing tujuh keliling. Belanja rutin hampir tidak mungkin dipangkas, tetapi pemerintahan harus berjalan. Bahkan, di tengah kian menguatnya kekuasaan pemerintah pusat yang menuntut kinerja pemerintah daerah, layaknya mata anggaran pendapatan harusnya kian besar. Kini seperti dibuat jungkir balik. Anggaran semakin kecil, tetapi hasilnya dituntut semakin besar.

Tetapi jangan salah. Pemerintah pusat bukan pemerintah zalim yang memaksa bawahannya kerja rodi tanpa diberi makan yang cukup. Hanya, kini kebijakan anggaran sudah mulai berputar arah.

Anggaran yang biasanya memihak pada belanja aparat, kini memihak pada belanja modal. Pemerintah daerah yang terbiasa ‘diguyur’ (baca: melimpah anggaran) dulu baru kemudian sedikit mengalir ke bawah (baca: rakyat). Kini biarkan air tergenang (baca: anggaran dinikmati rakyat), baru kemudian penguasa memetik keberhasilan.

Pemerintah pusat kini sedang ‘menghajar’ pemda agar menghargai uang. Postur APBD selama ini 70 : 30, artinya 70% untuk anggaran rutin, dan 30% anggaran investasi atau pembangunan. Itu pun digerogoti lagi dengan ‘gerombolan rampok’ (baca: koruptor) yang berasal dari eksekutif, legislatif, dan kontraktor.

Kita lihat kasus Damayanti, 25 anggota DPR dari Komisi V disinyalir turut kebagian anggaran infrastruktur. Di daerah juga begitu. Hanya, kejaksaan sering jadi Pak Ogah di film si Unyil yang minta ‘cepe dulu.’ Peras, peras, peras, maka kasus nggak terbongkar.

Sekarang, kepala daerah dan seluruh SKPD harus ‘putar otak’ mencari dana untuk membangun. Jangan cuma mikirin gaji, insentif, bonus, asuransi, biaya perjalanan, bimtek, studi banding, seminar, rapat di hotel, iklan terselubung, tunjangan ini, tunjangan itu dan banyak lagi. Itu semua hanya untuk ‘lemak’ di tubuh penyelenggara negara, bukan untuk rakyat. Sekali lagi, bukan untuk rakyat!

Diet anggaran yang kini mulai dilakukan pemerintah pusat, tujuannya untuk menghilangkan orientasi kekayaan negara yang cukup hanya dinikmati penguasa. Eksistensi rakyat cukup diwakili anggota DPRD. Hal ini terjadi karena pola fikir yang salah dari banyak aparat di daerah yang masih beranggapan bahwa kekayaan negara diperlakukan sebagai kekayaan penguasa.

Itu yang harus dienyahkan dari bumi pertiwi ini jika kita ingin maju sebagai bangsa. Maka, kini saatnya para penyelenggara di daerah mengikuti arahan komandan Jokowi utk menguruskan badan pejabat dan staf. Bekerja lincah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kantong penguasa.

Kekuasaan adalah sesungguhnya amanah. Maka semua penguasa di pusat dan daerah, bekerjalah untuk rakyat. Jika demikian, maka semua yang direncanakan dan diaktualisasikan, insyaah Allah akan menjadi berkah untuk kita semua, demi anak cucu kita.

Spread the love

*

*

Top