DPRD-Pemprov Kepri sepakati KUPA-PPAS

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersama Gubernur Kepri Nurdin Basirun menandatangani KUPA-PPAS, Selasa (12/9/2017). Foto: Istimewa.

TANJUNGPINANG (KP): DPRD Kepri dan Pemprov Kepri menyepakati besaran Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dalam kesepakatan ini, APBD Perubahan provinsi Kepri tidak mengalami peningkatan sebesar 4,03 persen.

Total anggaran APBD Kepri mencapai Rp3,3 triliun, maka dalam APBD Perubahan meningkat menjadi Rp3,4 triliun.

“Untuk APBD Perubahan ini kita mengalami peningkatan sebesar Rp135,4 miliar,” kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat penandatanganan persetujuan bersama DPRD Kepri dengan Pemprov Kepri di ruang paripurna DPRD Kepri, Selasa (12/9/2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan sebesar Rp105,7 miliar. Jika sebelumnya PAD hanya Rp1,1 triliun, maka dalam perubahan meningkat menjadi Rp1,2 triliun. Jumlah ini berasal dari sektor penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

Kenaikan di sektor penerimaan juga memicu kenaikan di sektor belanja tidak langsung. Dalam APBD Perubahan ini, belanja tidak langsung Rp109,9 miliar atau meningkat 7,58 persen.

Belanja daerah itu antara lain belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Selain itu, belanja bagi hasil provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, dan kota.

Untuk belanja langsung, anggaran perubahan Kepri mengalami peningkatan Rp25,5 miliar atau meningkat 1,34 persen. Jika dalam APBD total belanja langsung Rp1,90 triliun, maka dalam perubahan meningkat menjadi Rp1,93 triliun.

Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan di komisi-komisi dengan mitra-mitranya. Diharapkan, pengesahan APBD Perubahan ini akan dilakukan akhir bulan ini.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top