Dugaan korupsi tunjangan rumah pimpinan dan anggota DPRD

Dua mantan bupati Natuna tersangka

Kajati Kepri Yunan Harjaka didampingi Wakajati Asri Agung Putra (dua dari kanan), Aspidsus Feritas (paling kanan), dan Asintel (kiri) Martono saat memaparkan dua kasus korupsi, Senin (31/7/2017). Foto: Surya.

TANJUNGPINANG (KP): Mantan Ketua DPRD Natuna dan dua mantan bupati Natuna merupakan tiga dari lima tersangka yang ditetapkan pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Ketiganya diduga terlibat korupsi dana tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota dewan.

Kepala Kejati Kepri Yunan Harjaka memaparkan kronologi kasus kepada wartawan, Senin (31/7/2017). Tunjangan perumahan diberikan Pemkab Natuna bagi pimpinan dan anggota DPRD Natuna.

Dana yang bersumber dari APBD itu dikucurkan sejak 2011 hingga 2015. Pemberian tunjangan perumahan itu berdasarkan SK Bupati Natuna mulai 2011-2015.

“Kami menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Kelima tersangka itu berinisial HC, MM, RA, IS, dan SY,” ungkap Yunan.

Kelima tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka atas perannya masing-masing dalam kasus dugaan korupsi ini. Tersangka HC (ketua DPRD Natuna periode 2009-2014) dengan kewenangannya mendesak dan mengarahkan MM (Sekretaris DPRD Natuna periode 2009 hingga 2012) dan EE (Kasubag Keuangan) membuat draf Surat Keputusan (SK) tunjangan perumahan.

Permintaan HC dipenuhi MM. Kemudian, draf SK disusun dan diusulkan. Tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD Natuna Rp14 juta per bulan.

Wakil Ketua DPRD Rp13 juta per bulan. Sedangkan anggota DPRD Rp12 juta per bulan.

“Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Natuna ini ditentukan sendiri tanpa mekanisme yang seharusnya. Nilai tunjangan juga tanpa memperhatikan besaran kewajaran harga setempat,” kata Yunan.

Bahkan, nilai tunjangan ini tidak pernah disurvei dan dibahas SY (Sekda periode 2011-2016). Penentuan nilai tunjangan perumahan ini tanpa melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.

“SY memaraf SK yang diterbitkan oleh bupati,” sebut Yunan.

SK tunjangan perumahan ini ditandatangani RA (Bupati Natuna periode 2010-2011). Begitu juga dengan bupati selanjutnya, IS (Bupati Natuna periode 2012-2015). SK tentang pemberian itu juga diterbitkannya. Akibatnya, kerugian negara ditaksir sekitar dirugikan sekitar Rp7,7 miliar.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top