Setumpuk kritik, dewan tetap puji Pemprov Kepri

Juru bicara Fraksi Golkar Taba Iskandar menyerahkan pandangan umum fraksi kepada pimpinan DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Selasa (18/7/2017). Foto: Istimewa.

TANJUNGPINANG (KP): Minimnya penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Kepri menjadi sorotan utama DPRD Kepri. Padahal, anggaran pendapatan dan belanja ini justru diharapkan sebagai penggerak ekonomi yang sedang lesu.

Sorotan ini, disampaikan mayoritas fraksi-fraksi DPRD di paripurna pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2016 di ruang rapat utama DPRD, Selasa (18/7/2017).

“Untuk belanja hibah yang mencapai Rp422 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp419 miliar. Fraksi Golkar melihat akibatnya penyaluran anggaran ke masyarakat berkurang,” kata juru bicara fraksi Golkar Taba Iskandar.

Kondisi ini harus dicarikan sesegera mungkin jalan keluarnya. Sehingga, minimnya realisasi anggaran tidak terulang kembali pada 2017 ini.

“Tanda-tanda realisasi anggaran akan kembali rendah di tahun ini sudah mulai terlihat dengan realisasi anggaran semester pertama ini. Gubernur diminta segera memimpin pelaksanaan anggaran ini dapat dirasakan masyarakat,” saran Taba.

Kritikan serupa juga disampaikan fraksi Demokrat Plus, Onward Siahaan. Minimnya penyerapan anggaran yang terjadi di tahun lalu dan semester ini. Hal ini disebabkan lemahnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD).

“Walaupun kami Partai Pengusung, kami melihat bahwa masih minimnya penyerapan anggaran ini karena kurang koordinasi. Gubernur sebagai kepala daerah harus mampu mengoordinasikan OPD-OPD itu untuk berakselarasi sejak awal,” pinta Onward.

Ia juga meminta agar pemerintah Kepri juga segera memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah. Potensi daerah masih ada yang belum digarap seperti pertambangan, kelautan, dan lain sebagainya. Seharusnya, potensi ini dikejar untuk menambah pemasukan.

Fraksi PDIP, PKS-PPP dan Fraksi Amanat Nasional juga melihat bahwa APBD Kepri merupakan salah satu pendorong pergerakan roda ekonomi Kepri yang saat ini sedang lesu-lesunya. Untuk itu, Pemprov Kepri harus segera mengerjakan seluruh kegiatan di awal-awal.

Selain mengkritik, seluruh fraksi-fraksi di DPRD memuji keberhasilan pemerintah Kepri yang berhasil mempertahankan predikat keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut. Keberhasilan ini, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh jajaran Pemprov Kepri sudah berjalan dengan baik.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta agar Pemprov segera menjawab pandangan umum dan masukan dari fraksi-fraksi tersebut.

REDAKSI

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top