Dugaan korupsi dana pembangunan rumah suku laut Duanu

Mantan Kasi Tapem Kundur didakwa jaksa

Ilustrasi.

TANJUNGPINANG (KP): Irwan (49), mantan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Kundur menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Selasa (11/7/2017). Oknum aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Karimun ini didakwa jaksa atas tindak pidana korupsi dana hibah dan bantuan sosial senilai Rp213.210.185.

“Agenda hari ini pembacaan dakwaan. Sidang ditunda untuk pembuktikan jika tidak ada eksepsi dari terdakwa,” kata Humas PN Tanjungpinang Hakim Santonius Tambunan saat dihubungi.

Santonius memaparkan isi surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berawal saat adanya pemberitaan media lokal tentang Suku Duanu di Tanjungbatu, Kabupaten Karimun, pada 2012 silam.

Suku laut ini memiliki kondisi sosial yang masih keterbelakangan dan tertinggal sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah setempat. Pemprov Kepri menyarankan bantuan segera direalisasikan berupa bantuan tempat tinggal.

Perwakilan masyarakat Kundur yaitu melalui ketua pemuda Kundur agar dapat membantu dan mengakomodir pembuatan administrasi permohonan pengajuan bantuan untuk Kelompok masyarakat Suku Duanu pada 2013. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik
masyarakat Ikatan Keluarga Duanu Kundur dibuatkan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 104 kepala keluarga (KK).

Irwan menjabat sebagai penasehat dua IKDK. Pada tahun itu, Pemprov Kepri membantu dana pembelian lahan dalam bentuk hibah.

Sedangkan bantuan dana pembangunan rumah dikucurkan Pemprov Kepri pada 2015. PT Timah memberikan bantuan dalam bentuk Tanggung
jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan Pemkab Karimun juga mengucurkan dana dalam bentuk bantuan sosial (bansos) pada 2014.

Dana-dana ini ditransfer ke rekening IKDK di Bank Riau Kepri cabang pembantu Tanjungbatu. Dana hibah, bansos dan CSR ini digunakan untuk pembelian lahan milik Said Husaini dengan luas sekitar 1.151,5 meter persegi pada 10 Desember 2013.

Penjual lahan dibayar pada 21 Januari 2014. Proses pembangunan dimulai.

Target rumah yang dibangun sekitar 75 unit. Namun hingga 2017, rumah yang selesai hanya 55 unit.

Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan rumah bagi suku laut Duanu dialihkan Irwan ke rekening pribadi, istri, dan anaknya. Berdasarkan laporan hasil audit, negara dirugikan sekitar Rp213.210.185.

SURYA

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top