Belum ada rekomendasi dari Pemkab Lingga

PT GI kembali isap pasir Desa Tanjungirat

Inilah aktivitas pertambangan pasir darat PT Growa Indonesia di Desa Tanjungirat, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga. Foto: Istimewa. Inilah aktivitas pertambangan pasir darat PT Growa Indonesia di Desa Tanjungirat, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga. Foto: Istimewa.

DAIK (KP): PT Growa Indonesia (GI) kembali beraktivitas di Desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga. Perusahaan tambang pasir darat ini beroperasi tanpa mengantongi izin dari pemerintah daerah setempat.

Azhar, salah seorang warga yang ditemui PEDULI di Dusun Setawar, Desa Tanjung Irat, Sabtu (20/5/2017), mengatakan, perusahaan tambang pasir itu kembali beroperasi sejak satu bulan terakhir. Sebelumnya, perusahaan ini sempat berhenti beraktivitas karena kecaman dari pemerintah setempat.

“Sudah sebulan ini. Kami tidak tahu pasti. Banyak masyarakat di sini yang dulunya memang karyawan PT GI kembali bekerja di perusahaan itu,” ungkapnya.

Dari informasi yang ia dengar, pengoperasian tambang pasir darat itu diiringi dengan pengurangan jumlah tenaga kerja. Hal itu dilakukan pihak perusahaan karena alasan pembatasan produktivitas.

“Banyak warga di sini yang di-PHK. Kabarnya, perusahaan menurunkan jumlah produktivitas. Sekarang cuma angkut tiga tongkang saja. Kalau dulu bisa lebih. Jualnya juga dalam negeri, tidak ekspor,” ucap Azhar melanjutkan informasi yang beredar di masyarakat.

Sementara, Kepala Desa Tanjung Irat melalui salah satu aparat desanya yang dihubungi dari Daik Lingga, Amren, mengatakan, perusahaan belum menyampaikan selembar surat pun, terkait pengoperasian kembali tambangan pasir yang dulu pernah mendapat kecaman Pemkab Lingga itu.

“Kami tak tahu persis. Memang belum ada pemberitahuan atau selembar surat pun dari pihak perusahaan yang masuk ke kantor desa,” ungkap Amren, Senin (22/5/2017).

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPM-PTSPP) Kabupaten Lingga Raja Fahrurrazi menyatakan, aktivitas PT GI tanpa sepengetahuan Pemkab Lingga. Perusahaan itu tidak mengantongi rekomendasi dari kepala daerah.

“Sampai hari ini, Pemkab Lingga tak pernah mengeluarkan rekomendasi atau izin wilayah pertambangan kepada PT GI,” tegasnya, Senin.

Secara umum, perusahaan tidak bisa mengurus Izin Usaha Penambangan (IUP) yang kewenangan saat ini berada di Pemprov Kepulauan Riau (Kepri). Sebab, pihak GI belum mengantongi izin wilayah penambangan dari pemerintah kabupaten kota setempat, dalam hal ini izin yang ditandatangani Bupati Lingga Alias Wello.

“Alur pengurusan izin pertambangan sederhana. Perusahaan mengurus izin prinsip menyangkut legalitas usaha. Selanjutnya, izin wilayah pertambangan di kabupaten atau kota tempat penambangan, izin wilayah usaha pertambangan dari Distamben Kepri, amdal dari BLH Kepri, dan izin eksplorasi dari Distamben Kepri,” papar Fahrurrazi.

Sebaliknya, PT GI disinyalir tidak melalui mekanisme perizinan seperti yang sudah diamanatkan dalam butir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelumnya, permasalahan PT GI pernah hangat pada 2016 lalu. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha penambangan pasir darat tersebut dianggap telah beroperasi secara ilegal di Desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat. Pasalnya, perusahaan tidak memiliki kelengkapan izin beroperasi maupun produksi sesuai aturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha pertambangan.

Pemerintah Kabupaten Lingga juga tak berani menerbitkan rekomendasi kepada perusahaan tersebut. Karena, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi pihak perusahaan merupakan izin perpanjangan atas nama perusahaan lain, yang diubah nama menjadi PT GI. Dalam aturan pertambangan seperti yang tertuang dalam pasal 93 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009, istilah pemindahan IUP dari perusahaan tambang yang satu ke perusahaan tambang lainnya seperti PT GI ini, tidak dibenarkan.

ARDHY

Berita terkait

*

*

Top