Memandang Pilkada Indonesia…!!!

Zamroni SH, MM. Dosen STIE Pembangunan Kota Tanjungpinang.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah digelar di 101 daerah di Indonesia pada 15 Februari 2017 yang lalu. Kompetisi politik di tingkat lokal itu berlangsung di tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.

Pilkada diharapkan tak sebatas mempertahankan dan merebut kekuasaan. Akan tetapi, pilkada justru menyejahterakan rakyat. Hal itulah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pemenang kompetisi. Kita lihat saja realisasinya ya…

Dalam kehidupan manusia, agama dan pemimpin agama sangat penting, termasuk kegiatan Pilkada. Untuk menarik suara, maka dibutuhkan pemimpin agama dan implementasi ajaran agama dalam pilkada.

Pikada sebagai kegiatan politik tentu akan bermakna sekali jika dilandasi nilai-nilai agama yang diberikan para pemimpin agama dan pemuka agama. Sehingga, politik menjadi “politik suci” dan bukan lagi “politik kotor yang menghalalkan segala cara”.

Politik yang didasari nilai-nilai agama adalah tuntutan dasar falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Karena meninggalkan agama dalam
berpolitik akan menumbuhkan politik sekuler.

Sebenarnya, momentum pilkada tidak sebatas ritual mengenai sirkulasi kekuasaan di tingkat lokal. Namun, pilkada harus benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat dalam mengkritisi janji-janji para kandidat yang dibungkus dalam program-program pembangunan untuk lima tahun yang akan datang. Dengan harapan, dampak pembangunan ke depan dapat lebih dirasakan rakyat.

Pada 2018, pilkada serentak akan digelar lagi. Waktuya yang disepakati antara KPU dan DPR pada tanggal 27 Juni 2018. Ada sekitar 171 daerah yang akan menggelar pilkada

Pada dasarnya, pilkada bisa dijadikan ruang untuk mendorong perubahan. Masyarakat dapat merebut kekuasaan lokal dengan memilih kepala daerah yang punya integritas dan mengelolanya sesuai dengan mandat dan kehendak rakyat itu sendiri.

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pijakan dalam melihat momentum pilkada ini dapat dijadikan sarana dalam merealisasikan cita-cita dan kehendak rakyat. Untuk itu, kaum pergerakan butuh rencana besar dalam menjadikan pilkada sebagai sarana menyejahterakan masyarakat. Semoga saja, pilkada dapat menjadi pijakan utama masyarakat dalam memilih pemimpin yang dapat menjadikan perubahan daerahnya menjadi daerah yang lebih berkembang dan maju.

Supaya, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Dengan demikian, dasar-dasar Sumber Daya Manusia (SDM) lebih baik ke depannya. Satu hal yang paling diinginkan, adanya pemerataan pendidikan di masyarakat.

Penulis: Zamroni
Praktisi Sumber Daya Manusia dan Dosen di STIE
Pembangunan Tanjungpinang

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top