DPD…Oh…DPD…

Zamroni SH, MM. Dosen STIE Pembangunan Kota Tanjungpinang.

Kita dipertontonkan dengan kelakuan para anggota DPD RI dengan kericuhan yang terjadi di gedung parlemen saat akan melakukan sidang beberapa hari yang lalu. Apakah itu karakter dan sifat para elite yang katanya mewakili rakyat di daerah?

Perlu kita menelaah ke belakang. Kelahiran DPD pada dasarnya didasari oleh semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki hubungan kerja dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut.

DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah. Hal ini sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara.

Menurut Ramlan Surbakti, beberapa pertimbangan Indonesia membentuk DPD di antaranya, distribusi
penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampau besar terkonsentrasi di pulau Jawa. Sejarah Indonesia menunjukan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materil yang sangat kuat, yaitu adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus.

Ide pembentukan DPD dalam kerangka sistem legislatif Indonesia memang tidak terlepas dari ide pembentukan struktur dua kamar parlemen atau bikameral. Dengan struktur bikameral itu diharapkan, proses legislasi dapat diselenggarakan dengan sistem double check yang memungkinkan representasi seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas.

Menurut Jimly Asshiddiqie, kedudukan DPR sebagai representasi politik dengan kedudukan DPD yang
mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional. DPD memiliki kedudukan setara, yakni sebagai keanggotaan perwakilan.

Kenyataannya, ide dasar pembentukan tersebut tidak terealisasi. Sebab dalam Amandemen UUD 1945
disebutkan, DPD tidak mempunyai kewenangan membuat undang-undang. DPD hanya mempunyai kewenangan pengawasan khusus dalam bidang otonomi daerah.

Oleh karena itu, kedudukan DPD hanya bersifat penunjang terhadap fungsi DPR di bidang legislasi,
atau disebut sebagai co-legislator. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan kewenangan tersebut, DPD lebih berkonsentrasi di bidang pengawasan. Agar, keberadaannya dapat dirasakan lebih efektif oleh
masyarakat di daerah-daerah.

Keberadaan DPD juga memang sengaja didesain hampir atau memang hendak menyerupai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen, DPD merupakan representasi langsung rakyat di daerah yang menjadi konstituen perwakilannya.

Tugas dan tanggung jawab DPD berkisar pada pengawasan dan pengusulan realisasi hubungan pusat dan daerah beserta kepentingan yang ada di dalamnya ke dalam produk perundang-undangan. Sebenarnya, peran DPD sangat strategis. Dengan keberadaan DPD, pemerintah pusat mempunyai rekan kerja yang seimbang dalam hal penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Terlepas dari perdebatan di atas, dapat disimpulkan bahwa tuntutan pembentukan DPD dapat dilihat sebagai salah satu usaha untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih demokratis. Mengingat, kepentingan kondisi daerah-daerah di Indonesia sangat beragam.

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mempunyai tingkat heterogenitas (kemajuan) yang
tinggi. Meskipun bukan merupakan satu-satunya syarat bagi tegaknya demokrasi, DPD dianggap sebagai lembaga yang dapat mewakili kepentingan daerah-daerah secara formal di tingkat pusat.

Kehadiran lembaga ini telah membangkitkan ekspektasi atau harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Kita berharap para anggota DPD mampu mewakili masyarakat di daerah dan mencerminkan akhlak dan perilaku yang baik dan bermoral ke depannya.

Tidak ada lagi kepentingan pribadi maupun golongan. Karena memang, niat awal dibentuknya DPD adalah untuk mewakili masyarakat di daerah. Satu hal yang pasti, DPR berperan dalam memberikan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan di daerah.

Penulis: Zamroni SH MM
Dosen STIE Pembangunan Kota Tanjungpinang

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top