Supremasi hukum dan pemerintahan

Zamroni SH, MM. Dosen STIE Pembangunan Kota Tanjungpinang.

Masih perlukah supremasi hukum? Harus kita jawab dengan tegas “masih dan harus ditegakkan”.

Supremasi mempunyai arti kekuasaan tertinggi atau teratas dan hukum artinya peraturan. Jadi, Supremasi Hukum mempunyai pengertian sebagai suatu peraturan yang tertinggi.

Soemintardjo dan partner memberi definisi hukum sebagai aturan-aturan hidup yang bersifat memaksa. Sebuah pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Dari beberapa kutipan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah serangkaian
peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Peraturan itu dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Peraturan tersebut memiliki sifat memaksa untuk ditaati serta memberikan sanksi tegas dan nyata terhadap pelanggarnya.

Kalimat “tingkah laku manusia” berarti mengatur setiap perhubungan hukum yang dilakukan oleh setiap orang berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan kalimat memaksa memberi sanksi tegas dan nyata terhadap siapa saja yang melanggarnya berarti bekerjanya hukum itu dapat dipaksakan penaatannya tanpa terkecuali. Apabila melanggar aturan hukum, sanksi tegas akan diberikan kepada pelanggar tersebut.

Dengan demikian, hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Istilah supremasi hukum merupakan rangkaian dari kata supremasi dan kata hukum.

Kata “supremasi hukum bersumber dari terjemahan bahasa Inggris yakni “supremacy” dan “law“. Bila digabung akan menjadi “supremacy of law” atau biasa juga disebut “law’s supremacy”.

Hornby AS (1974:869) mengemukakan secara etimologis, kata “supremasi” yang berasal dari kata supremacy yang diambil dari akar kata sifat supreme, yang berarti “Highest in degree or highest rank”. Artinya, berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Sedangkan supremacy berarti “Highest of authority” artinya kekuasaan tertinggi.

Kata hukum diterjemahkan dari bahasa Inggris dari kata “law”, dari bahasa Belanda “recht”, bahasa
Prancis “droit”. Kata hukum diartikan sebagai aturan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang wajib ditaati.

Soetandyo Wignjosoebroto (2002:457), secara terminologi, supremasi hukum merupakan upaya
untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak mana pun, termasuk oleh penyelenggara negara.

Menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal dalam rangka melindungi seluruh lapisan masyarakat, oleh Charles Hermawan (2003:1), disebutnya sebagai kiat untuk memosisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau
panglima.

Abdul Manan (2009:188) menyatakan, berdasarkan pengertian secara terminologi, supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Hukum adalah komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rumusan sederhana dapat diartikan bahwa supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (rule of the game) dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur.

Pengertian sederhana tersebut telah terhubung dengan ide tentang teori kedaulatan hukum
(rechtssovereiniteit). Hukum adalah kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Oleh karena itu, hukumlah yang memerintah.

Penyelenggara pemerintahan negara hanya melaksanakan kehendak hukum. Sehingga dalam konteks demikian, hukum sebagai komando dan panglima.

Tujuan hukum pada prinsipnya meliputi tiga unsur pokok. Hukum itu bertujuan untuk mencapai keadilan.

Artinya, masyarakat diperlakukan sesuai hak-haknya sebagai martabat kemanusiaan. Jadi, kepastian hukum adalah tindakan yang dilakukan setiap orang atau anggota masyarakat itu dapat segera dengan cepat ditentukan apakah perbuatan itu melanggar dinyatakan menyimpang dari hukum atau tidak.

Kegunaan, yang berarti bahwa dalam proses kerjanya, hukum itu dapat memaksa masyarakat dan penegak hukum untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca mata pada hukum yang mengaturnya.

Beberapa tujuan supremasi hukum antara lain, (1) memberi keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial. Perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, dan kepastian hukum yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia. (2) Menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar dari organisasi sosial untuk menjamin kemerdekaan individu. (3) Menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa Indonesia. (4) Melindungi kepentingan warga. (5) Menciptakan masyarakat yang demokratis. (6) Menjadikan tanggung jawab ahli hukum untuk dilaksanakan dan yang harus dikerjakan tidak hanya
untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam masyarakat bebas, tetapi juga untuk menyelenggarakan dan membina kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kultural yang dapat mewujudkan aspirasi rakyat serta meningkatkan integritas Sumber Daya Manusianya. (7) Memberikan jaminan terlindunginya hak-hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat.

Fungsi Supremasi Hukum

Eksistensi hukum pada hakikatnya untuk mengatur perhubungan hukum dalam pergaulan masyarakat,
baik antara orang seorang, orang yang satu dengan orang lain, antara orang dengan negara dan mengatur
hubungan antara lembaga-lembaga negara yang ada pada Undang-Undang Negara, termasuk dalam pelaksanaan pemerintahannya secara keseluruhan. Dalam hal ini, sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh aparat penegak hukum agar dalam setiap tindakannya dapat mencerminkan hakikat dari pada hukum itu. Dengan demikian, perbuatan semena-mena yang menjauhkan cita-cita hukum dapat dihindarkan.

Prof W F de Gaay Fartman dalam bukunya Rechtdoen dalam terjemahan “Rahasia Hukum” oleh
Dr.O.Notohamidjojo mengatakan, fungsi hukum meliputi lima hal yaitu, hukum itu mengatur dan menciptakan tata, hukum menimbang kepastian yang satu dengan yang lain, hukum memberikan kebebasan, hukum menciptakan tanggung jawab, dan hukum memidana.

Iskandar mengatakan, fungsi hukum sebagai sosial kontrol juga berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Fungsi tersebut akan tidak akan tercipta apabila hukum tidak digunakan sesuai hakikat. Kalau hukum tidak benar penggunaanya, maka kekuasaan pun cenderung digunakan secara tidak benar.

Pendapat Rudolf Von I Lering, fungsi hukum ialah suatu alat untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dimana, konflik (pertikaian) tidak dapat diletakkan antara kebutuhan sosial dan kepentingan pribadi.

Dari beberapa pendapat yang diuraikan di atas, fungsi hukum pada dasarnya meliputi, proses kerjanya untuk mengatur perhubungan hukum masyarakat, menciptakan rasa tanggung jawab terhadap suatu perbuatan masyarakat dan pemerintah, sebagai alat yang menyelesaikan sengketa atau konflik dalam masyarakat, dan sebagai instrumen pengendalian sosial.

Seperti yang kita tahu, hukum di Indonesia diletakkan pada tingkatan yang paling tinggi. Tetapi
dalam pelaksanaannya, penegakan hukum masih belum berjalan secara tepat, sesuai Pancasila yakni Sila Kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan masih belum jelasnya penyelesaian kasus-kasus yang merugikan masyarakat Indonesia, seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. Seperti penyelesaian kasus korupsi Bank
Century dan kasus pajak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dirasa belum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya.

Sehingga, banyak orang Indonesia yang beranggapan bahwa hukum di Indonesia itu yang mempunyai kekuasaanlah yang menang. Orang yang memiliki uang banyak pasti aman dari gangguan hukum, walau aturan negara dilanggar.

Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi miliaran milik negara dapat berkeliaran dengan bebas.

Banyak yang menilai, perkembangan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan. Akan tetapi, kita harus optimis dengan pemerintahan baru ini.

Semoga, supremasi hukum dapat ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan azaz “equality before the law”. Artinya, semua orang sama di depan hukum dan tegakkan keadilan untuk kepentingan masyarakat.

Penulis: Zamroni SH, MM
Dosen STIE Pembangunan Tanjungpinang

Spread the love

Berita terkait

*

*

Top